Soal KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Usul Pembelajaran Blended Learning

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan metode belajar blended learning.

Dengan demikian, orangtua atau wali murid bisa memilih opsi untuk memperbolehkan anak mengikuti pembelajaran tatap muka atau tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah.

"Kebijakan Menteri Pendidikan ini sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan melalui metode belajar blended learning, di mana siswa atau orangtua bisa memilih," ucap Anggara kepada Kompas.com, Senin (23/11/2020) malam.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menuturkan, metode blended learning berpeluang menciptakan perbedaan serapan materi antarsiswa.

Baca juga: Anies Sebut Belum Ada Keputusan Pembukaan Sekolah Januari 2021

Oleh karena itu, kurikulum dan metode pengajarannya harus dipastikan dengan baik.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemprov DKI untuk mempersiapkan metode belajar blended learning dengan sangat matang dan hati-hati, terus melakukan evaluasi secara aktif," tutur Anggara.

Tak hanya itu, infrastruktur pendukung juga perlu disiapkan.

Karenanya, Anggara mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan lebih banyak titik JakWIFI serta memperbaiki kualitas sinyal.

"Secara paralel, Fraksi PSI juga aktif menyediakan titik wifi tambahan sembari menunggu implementasi dari Pemprov DKI Jakarta," ucap Anggara.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani sebelumnya mengatakan bahwa dia mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Baca juga: Wagub DKI soal KBM Tatap Muka: Kami Lihat Kondisi Covid-19 dalam 1-2 Bulan ke Depan

Menurut Zita, Pemprov DKI Jakarta perlu menjadi contoh untuk daerah lain.

"Saya akan dorong untuk disiapkan dari sekarang. Jakarta harus jadi contoh untuk daerah lain. Pionir dalam urusan pendidikan dengan kebiasaan baru," kata Zita.

Zita merasa orangtua akan senang jika anak-anak bisa kembali belajar di sekolah.

Untuk itu, dia menyebut peran pemerintah penting dalam membantu sekolah menerapkan protokol kesehatan.

Dukungan mengenai pembelajaran tatap muka juga dikemukakan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak.