Beda Pandangan Pemprov dengan DPRD DKI soal KBM Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan memenuhi syarat tertentu.

Nadiem menekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Pasalnya, keputusan ini dibuat untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing.

“Banyak sekali teman-teman kita, daerah-daerah kita, desa-desa kita yang sangat sulit melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jadi mohon itu menjadi konsiderasi juga,” ucap Nadiem.

Keputusan ini menuai berbagai reaksi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, belum ada keputusan soal pembelajaran tatap muka di sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Anies sudah mendapat informasi terkait rencana pembelajaran tatap muka di sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kajian lebih dalam terkait kondisi DKI Jakarta saat ini.

Baca juga: Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua Ingin Diterapkan Setelah Ada Vaksin

"Dalam bulan Desember ini kami mengkaji lebih jauh di Jakarta karena kondisinya di tiap daerah beda-beda," ujar Anies.

Pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan prioritas pada keselamatan anak-anak di masa pandemi Covid-19.

Keputusan akan diambil setelah mempertimbangkan banyak aspek dan berkonsultasi dengan banyak ahli di bidang kesehatan.

"Kami akan konsultasi juga dengan ikatan-ikatan ahli di bidang kesehatan, di bidang pendidikan sehingga keputusan kita berdasarkan situasi di Jakarta," kata Anies.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih akan melihat kondisi Covid-19 di Ibu Kota dalam 1-2 bulan ke depan.

Baca juga: Wagub DKI soal KBM Tatap Muka: Kami Lihat Kondisi Covid-19 dalam 1-2 Bulan ke Depan

"Terkait dimungkinkannya dibuka tahun 2021, nanti kami akan lihat 1-2 bulan ke depan. Kemungkinannya terkait fakta data penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta," kata Ariza

Dia berujar, Pemprov DKI masih harus menyiapkan berbagai regulasi serta kelengkapan. Tak hanya itu, berbagai fasilitas juga harus dipenuhi, antara lain wastafel, hand sanitizer, pengecekan suhu, ruangan yang memungkinkan jaga jarak, pengaturan shift, dan pembagian jam sekolah.

Kemudian, izin dari orangtua maupun wali murid juga harus diperhitungkan. Menurut Ariza, jika wali murid tidak mengizinkan, maka pembelajaran tatap muka bisa saja tidak dilakukan.

"Pada waktunya Pak Gubernur memutuskan tentu setelah mendengar masukan para ahli, epidemiolog, instansi, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satgas Covid-19 Pusat," tutur Ariza.

Terkait usulan untuk membuka pembelajaran tatap muka bagi jenjang yang lebih tinggi terlebih dahulu, Ariza belum bisa memastikan. Menurutnya, keputusan ini masih dibahas oleh Dinas Pendidikan.

"Paling tidak yang bisa kami sampaikan, tentu ada tahapannya, mulai dari paling tinggi jenjang, seperti kuliah, SMA, dan seterusnya, secara bertahap jenjangnya, dan dibagi nanti ada protokol Covid-nya," kata dia.

Usulan DPRD

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani sebelumnya mengatakan bahwa dia mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut Zita, Pemprov DKI Jakarta perlu menjadi contoh untuk daerah lain.

"Saya akan dorong untuk disiapkan dari sekarang. Jakarta harus jadi contoh untuk daerah lain. Pionir dalam urusan pendidikan dengan kebiasaan baru," kata Zita.

Zita merasa orangtua akan senang jika anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Untuk itu, dia menyebut peran pemerintah penting dalam membantu sekolah menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Ingatkan Pemprov soal Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka

Dukungan mengenai pembelajaran tatap muka juga dikemukakan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak. Dia mengatakan, anak-anak sekolah kini sudah mulai jenuh dengan pembelajaran jarak jauh atau daring.

"Saya pikir sudah harus kita mulai karena ada juga kejenuhan, mereka pengin bertemu. Aspek psikologisnya ini harus kita jawab," ucap Johnny.

Dengan dibukanya kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka, Johnny berharap anak-anak bisa kembali bersosialisasi sambil belajar.

Johnny menyebutkan, materi pembelajaran di sekolah juga bisa menanamkan kembali pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan mengenai Covid-19.

Namun, Johnny mengingatkan, harus ada persiapan jika ingin kembali membuka sekolah.

Dia pun menyarankan pembelajaran tatap muka tidak langsung dilakukan untuk seluruh sekolah, namun secara bertahap. Sebagai awalan, Pemprov DKI Jakarta bisa membuka SMA atau SMK untuk kemudian dievaluasi.

Baca juga: Soal KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Usul Pembelajaran Blended Learning

Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan metode belajar blended learning.

Dengan demikian, orangtua atau wali murid bisa memilih opsi untuk memperbolehkan anak mengikuti pembelajaran tatap muka atau tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah.

"Kebijakan Menteri Pendidikan ini sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan melalui metode belajar blended learning, di mana siswa atau orangtua bisa memilih," ucap Anggara

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menuturkan, metode blended learning berpeluang menciptakan perbedaan serapan materi antarsiswa.

Oleh karena itu, kurikulum dan metode pengajarannya harus dipastikan dengan baik.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemprov DKI untuk mempersiapkan metode belajar blended learning dengan sangat matang dan hati-hati, terus melakukan evaluasi secara aktif," tutur Anggara.

Tak hanya itu, infrastruktur pendukung juga perlu disiapkan. Karenanya, Anggara mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan lebih banyak titik JakWIFI serta memperbaiki kualitas sinyal.