Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Kompas.com - 25/11/2020, 08:59 WIB
Ilustrasi belajar di kelas PurestockIlustrasi belajar di kelas

Johnny menyarankan, pembelajaran tatap muka tidak langsung dilakukan untuk seluruh sekolah, namun secara bertahap. Sebagai awalan, Pemprov DKI Jakarta bisa membuka SMA atau SMK untuk kemudian dievaluasi.

"SMA dulu, nanti terus ke bawah dan sebagainya, tapi dengan catatan, kerja sama dengan orangtua harus terbangun," tutur Johnny

Namun, sebelum pembelajaran tatap muka diterapkan, orangtua siswa perlu diberi pengertian dan penjelasan.

Tak kalah penting, pihak sekolah juga perlu mendengar masukan dari orangtua.

"Oleh karena itu, ada tahap pertama dulu memanggil orangtua murid untuk bagaimana mereka bercerita, juga mendengar masukan-masukan dari orangtua murid. Saya pikir harus kita mulai seperti itu," ucap Johny.

Johnny berujar, selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, komunikasi antara guru dan orangtua siswa juga harus terjalin seperti melalui grup WhatsApp, misalnya.

"Jadi mereka bisa berkomunikasi terus, dan ada juga panggilan pertama kepada orangtua untuk menjelaskan begini lho apa-apa keuntungannya dengan tatap muka, mungkin dampak negatifnya apa dengan Covid-19 ini, kan harus diperjelas juga," kata dia.

Pembelajaran blended learning

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan metode belajar blended learning.

Dengan demikian, orangtua atau wali murid bisa memilih opsi untuk memperbolehkan anak mengikuti pembelajaran tatap muka atau tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah.

"Kebijakan Menteri Pendidikan ini sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan melalui metode belajar blended learning, di mana siswa atau orangtua bisa memilih," ucap Anggara

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menuturkan, metode blended learning berpeluang menciptakan perbedaan serapan materi antarsiswa.

Baca juga: Soal KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Usul Pembelajaran Blended Learning

Oleh karena itu, kurikulum dan metode pengajarannya harus dipastikan dengan baik.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemprov DKI untuk mempersiapkan metode belajar blended learning dengan sangat matang dan hati-hati, terus melakukan evaluasi secara aktif," tutur Anggara.

Tak hanya itu, infrastruktur pendukung juga perlu disiapkan. Karenanya, Anggara mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan lebih banyak titik JakWIFI serta memperbaiki kualitas sinyal.

"Secara paralel, Fraksi PSI juga aktif menyediakan titik wifi tambahan sembari menunggu implementasi dari Pemprov DKI Jakarta," ucap Anggara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Telah 4 Kali Kirim Surat Permohonan Penjualan Saham Perusahaan Bir ke DPRD

Pemprov DKI Telah 4 Kali Kirim Surat Permohonan Penjualan Saham Perusahaan Bir ke DPRD

Megapolitan
Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Megapolitan
Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Megapolitan
Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Megapolitan
Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Megapolitan
Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Megapolitan
Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Megapolitan
Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDI-P Sebut sejak Awal Memang Bermasalah

Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDI-P Sebut sejak Awal Memang Bermasalah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X