Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Johnny menyarankan, pembelajaran tatap muka tidak langsung dilakukan untuk seluruh sekolah, namun secara bertahap. Sebagai awalan, Pemprov DKI Jakarta bisa membuka SMA atau SMK untuk kemudian dievaluasi.

"SMA dulu, nanti terus ke bawah dan sebagainya, tapi dengan catatan, kerja sama dengan orangtua harus terbangun," tutur Johnny

Namun, sebelum pembelajaran tatap muka diterapkan, orangtua siswa perlu diberi pengertian dan penjelasan.

Tak kalah penting, pihak sekolah juga perlu mendengar masukan dari orangtua.

"Oleh karena itu, ada tahap pertama dulu memanggil orangtua murid untuk bagaimana mereka bercerita, juga mendengar masukan-masukan dari orangtua murid. Saya pikir harus kita mulai seperti itu," ucap Johny.

Johnny berujar, selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, komunikasi antara guru dan orangtua siswa juga harus terjalin seperti melalui grup WhatsApp, misalnya.

"Jadi mereka bisa berkomunikasi terus, dan ada juga panggilan pertama kepada orangtua untuk menjelaskan begini lho apa-apa keuntungannya dengan tatap muka, mungkin dampak negatifnya apa dengan Covid-19 ini, kan harus diperjelas juga," kata dia.

Pembelajaran blended learning

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan metode belajar blended learning.

Dengan demikian, orangtua atau wali murid bisa memilih opsi untuk memperbolehkan anak mengikuti pembelajaran tatap muka atau tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah.

"Kebijakan Menteri Pendidikan ini sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan melalui metode belajar blended learning, di mana siswa atau orangtua bisa memilih," ucap Anggara

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menuturkan, metode blended learning berpeluang menciptakan perbedaan serapan materi antarsiswa.

Baca juga: Soal KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Usul Pembelajaran Blended Learning

Oleh karena itu, kurikulum dan metode pengajarannya harus dipastikan dengan baik.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemprov DKI untuk mempersiapkan metode belajar blended learning dengan sangat matang dan hati-hati, terus melakukan evaluasi secara aktif," tutur Anggara.

Tak hanya itu, infrastruktur pendukung juga perlu disiapkan. Karenanya, Anggara mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan lebih banyak titik JakWIFI serta memperbaiki kualitas sinyal.

"Secara paralel, Fraksi PSI juga aktif menyediakan titik wifi tambahan sembari menunggu implementasi dari Pemprov DKI Jakarta," ucap Anggara.