Kompas.com - 25/11/2020, 09:52 WIB
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Segala macam bentuk reklame mulai dari baliho, spanduk, umbul-umbul dan media reklame lainnya di DKI Jakarta sudah memiliki aturan tersendiri.

Aturan terbaru yang dibuat untuk menertibkan pemasangan spanduk di Ibu Kota tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Baca juga: Kasatpol PP DKI: Pasang Baliho di Ruang Publik Ada Aturannya

Untuk jenis reklame yang dikenakan aturan ada 10 jenis, yakni:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.

2. Reklame kain

3. Reklame melekat, stiker

4. Reklame selebaran

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

6. Reklame udara

7. Reklame apung

8. Reklame suara

9. Reklame film atau slide

10. Reklame peragaan

Sepuluh jenis reklame ini diatur sebagai objek pajak dalam Perda 12 Tahun 2020 tentang pajak reklame.

Baca juga: Soal Baliho Rizieq Shihab, Wagub DKI: Kalau Melanggar, Pasti Ditertibkan

Dasar pengenaan pajak reklame tertuang dalam Pasal 6 Perda yang sama, yang menjelaskan setiap besaran pajak reklame akan ditentukan dari Nilai Sewa Reklame (NSR) yang dilihat dari tujuh faktor berikut:

1. Jenis reklame

2. Bahan yang digunakan

3. Lokasi penempatan

4. Waktu

5. Jangka waktu penyelenggaraan

6. Jumlah

7. Ukuran media reklame

Setelah dihitung, barulah pajak reklame dikenakan 25 persen dari NSR total yang sudah dihitung sebelumnya.

Harus mendapatkan izin

Aturan penerbitan reklame tidak hanya sekadar setelah membayar pajak kemudian bisa mendirikan baliho dan spanduk di mana saja.

Dalam Pergub 244 Tahun 2015 diatur teknis penyelenggaraan reklame agar bisa diterbitkan. Hal tersebut terutang dalam Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi, "Setiap penyelenggara reklame baru dapat diselenggarakan atau dipasang setelah memiliki izin dan membayar kewajiban pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini."

Syarat pendaftaranya beragam, aturan umum tertuang bagi yang ingin menerbitkan reklame yaitu melampirkan dokumen permohonan dan identitas diri dan surat pernyataan bermaterai tentang keabsahan data yang diajukan.

Syarat-syarat lengkapnya bisa dilihat di situs BPTSP DKI Jakarta.

Di Pergub ini juga dibahas mengenai reklame yang bisa ditertibkan tertuang dalam Pasal 66 Ayat 1.

Ada delapan jenis penertiban reklame yang disebut, yaitu:

1. Tanpa izin.

2. Telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang.

3. Tidak membayar sewa titik reklame dan pungutan penerimaan lain-lain yang sah.

4. Tidak membayar pajak reklame.

5. Terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.

6. Perletakan, bentuk dan ukuran media atau bidang tidak sesuai TLB-BR (Tata Letak Bangunan-Bangunan Reklame).

7. Tidak sesuai IMB-BR (Izin Membangun Bangunan-Bangunan Reklame).

8. Tidak terawat dengan baik.

Dalam Pasal 6 Ayat 2 dijelaskan, delapan pelanggaran pemasangan reklame tersebut bisa ditindak dengan penurunan atau pembongkaran konstruksi reklame.

Sedangkan untuk penertiban spanduk atau baliho juga sering dikaitkan dengan penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dalam Pasal 52 Ayat 1 disebutkan "Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya."

Aparat yang bisa menindak

Jika merujuk pada Perda tentang Ketertiban Umum, setiap reklame yang tidak memiliki izin tayang bisa ditindak oleh Satpol PP.

Hal tersebut tertuang Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007.

Baca juga: Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Satpol PP merupakan penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum, termasuk pencopotan spanduk dan baliho yang dipasang menyalahi aturan.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Pasal 5 Ayat 2 Pergub tersebut menyatakan, instansi pemerintah yang dapat membantu tugas Satpol PP dalam pengawasan ketertiban umum, di antaranya jajaran Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Komando Garnisun Ibu Kota, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Baca juga: Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Megapolitan
Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

Megapolitan
Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Megapolitan
Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Megapolitan
Rumah Terbakar di Kapuk Muara Penjaringan

Rumah Terbakar di Kapuk Muara Penjaringan

Megapolitan
UPDATE 8 Mei: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 207 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 8 Mei: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 207 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kompor Meledak Saat Sedang Buat Kue Lebaran, Dua Rumah Kontrakan di Cakung Terbakar

Kompor Meledak Saat Sedang Buat Kue Lebaran, Dua Rumah Kontrakan di Cakung Terbakar

Megapolitan
Masjid Jabalurrahmah, Tetap Berdiri Kokoh Diterjang Dahsyatnya Bencana Tanggul Situ Gintung Jebol

Masjid Jabalurrahmah, Tetap Berdiri Kokoh Diterjang Dahsyatnya Bencana Tanggul Situ Gintung Jebol

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, Minggu 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, Minggu 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X