Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/11/2020, 19:12 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pelibatan swasta dalam pembangunan trase LRT Pulogebang-Joglo karena Pemprov DKI kekurangan dana.

"Jadi bukan diserahkan ke swasta. Sekarang ini pemerintah sedang kekurangan untuk pendanaan," ujar Syafrin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Syafrin menjelaskan, mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBDU) dimungkinkan dan tidak melanggar aturan.

Dia mengatakan, mekanisme KPBDU dicantumkan dalam Perpres 38 Tahun 2015 yang membuka peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

"Nah di Perpres itu dibuka peluang siapapun boleh masuk tapi ada aturannya," tutur Syafrin.

Baca juga: Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Adapun tahap pengerjaannya memiliki dua pola. Pertama adalah pola solicited dengan seluruh dokumen mengenai tahapan teknis dikerjakan Pemda DKI.

Namun saat ini Pemprov DKI Jakarta memilih pola kedua, yaitu unsolicited sehingga pihak swasta yang memiliki kewajiban untuk menyediakan dokumen teknis pembangunan mulai dari studi kelayakan sampai analisis dampak lingkungan.

"Itu (semua dokumen teknis) dari si pemrakarsa, kami menilai," kata dia.

Syafrin menjelaskan, mekanisme KPBDU sebenarnya diterapkan juga di pembangunan jalur LRT Kelapa Gading-Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang sedang berlangsung.

Itulah sebabnya, kata dia, mekanisme KPDBU untuk pembangunan LRT bukan hal baru dan bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan.

"Jadi KPDBU ini tidak hanya Pulogebang-Joglo, tetapi juga LRT Jakpro mulai dari Kelapa Gading ke JIS, kemudian koridor lainnya itu akan diarahkan dengan Perpres tadi. Jadi akan masuk ke sana," kata Syafrin.

Baca juga: Kadishub DKI: Perubahan Rute LRT Masih Dikaji, Belum Diusulkan ke Kemenhub

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta membuat rancangan usulan perubahan rute pembangunan trase LRT dari rencana semula.

Ada dua rute yang diusulkan untuk diubah, yaitu rute Velodrome-Dukuh Atas dihapus dan digantikan rute Velodrome-Klender.

Selain itu, rute LRT yang bermasalah karena berhimputan dengan trase MRT, yaitu rute Pulogadung-Kebayoran Lama diubah menjadi rute Pulogebang-Joglo.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak sebelumnya menyayangkan perubahan rute LRT yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Pasalnya, menurut Gilbert, perubahan rute yang diusulkan Anies justru merugikan Pemprov DKI Jakarta dan menguntungkan pihak swasta.

"Rute sehingga Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang, sedangkan swasta punya rute yang empuk ke tengah kota. Pertanyaan saya, Pak Anies ini kerja untuk Pemprov DKI atau untuk swasta?" kata Gilbert.

Gilbert juga mengatakan, rute yang dibuat Anies tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dan sangat merugikan Pemprov DKI Jakarta.

Peraturan Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029 tertuang penugasan Pemprov DKI untuk membangun LRT dengan panjang sekitar 100 kilometer.

Rute yang diperintahkan terdiri dari Kelapa Gading-Velodrome 5,8 km, Velodrome-Dukuh Atas 9 km, Kemayoran-Kelapa Gading 21,6 km, Joglo-Tanah Abang 11 km, Puri Kembangan-Tanah Abang 9,3 km, Pesing-Kelapa Gading 20,7 km, Pesing-Bandara Soekarno-Hatta 18,5 km, Cempaka Putih-Ancol 10 km.

Politikus PDI-P ini juga mempertanyakan tarif yang akan dibebankan dalam pembangunan dan pengelolaan LRT ke swasta.

Dia tidak ingin ujungnya masyarakat Jakarta yang akan dibebankan.

"Jika swasta yang mengelola, berapa tarifnya? Harga tarif harus terjangkau oleh rakyat kecil," kata Gilbert.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Pengakuan Bripka Madih Membuatnya Disudutkan, Disebut Sering Bikin Onar hingga Meneror Warga

Kala Pengakuan Bripka Madih Membuatnya Disudutkan, Disebut Sering Bikin Onar hingga Meneror Warga

Megapolitan
Simak, Syarat Lengkap dan Lokasi Pelayanan Perpanjang SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini

Simak, Syarat Lengkap dan Lokasi Pelayanan Perpanjang SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini

Megapolitan
Psikolog Forensik: Bripka Madih seperti 'Whistleblower' jika Dugaan Pungli Benar

Psikolog Forensik: Bripka Madih seperti "Whistleblower" jika Dugaan Pungli Benar

Megapolitan
Ayah Siswi Calon Korban Penculikan Sudah Wanti-wanti Anaknya untuk Gigit dan Teriak

Ayah Siswi Calon Korban Penculikan Sudah Wanti-wanti Anaknya untuk Gigit dan Teriak

Megapolitan
Hampir Jadi Korban Penculikan di Pondok Kelapa, Siswi Ini Tak Mau Masuk Sekolah

Hampir Jadi Korban Penculikan di Pondok Kelapa, Siswi Ini Tak Mau Masuk Sekolah

Megapolitan
Rute Ganjil Genap di Jakarta Senin 6 Februari, Giliran Pelat Mobil Genap

Rute Ganjil Genap di Jakarta Senin 6 Februari, Giliran Pelat Mobil Genap

Megapolitan
Terjadi Dua Upaya Penculikan Siswa SD di Pondok Kelapa dalam Sehari

Terjadi Dua Upaya Penculikan Siswa SD di Pondok Kelapa dalam Sehari

Megapolitan
Potret Warga Miskin Ekstrem di DKI, Pendapatan Kurang dari Rp 300.000 Per Bulan untuk Biayai 2 Anak dan Istri

Potret Warga Miskin Ekstrem di DKI, Pendapatan Kurang dari Rp 300.000 Per Bulan untuk Biayai 2 Anak dan Istri

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Bripka Madih Ajukan Pengunduran Diri dari Polri | Bripka Madih Disebut Suka Bikin Onar oleh Ketua RW

[POPULER JABODETABEK] Bripka Madih Ajukan Pengunduran Diri dari Polri | Bripka Madih Disebut Suka Bikin Onar oleh Ketua RW

Megapolitan
Saat Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Jakarta Meningkat...

Saat Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Jakarta Meningkat...

Megapolitan
Tangan Digenggam Paksa, Anak SD di Pondok Kelapa Hampir Jadi Korban Penculikan

Tangan Digenggam Paksa, Anak SD di Pondok Kelapa Hampir Jadi Korban Penculikan

Megapolitan
Dua Pembacok Remaja hingga Tewas di Cibitung Ditangkap Polisi

Dua Pembacok Remaja hingga Tewas di Cibitung Ditangkap Polisi

Megapolitan
AKBP (Purn) Eko Setia Budi Ganti Warna Mobil Menjadi Putih, Psikolog Forensik: Jangan Disepelekan!

AKBP (Purn) Eko Setia Budi Ganti Warna Mobil Menjadi Putih, Psikolog Forensik: Jangan Disepelekan!

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.