Kompas.com - 25/11/2020, 19:19 WIB
Ilustrasi anak belajar daring, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19. Orangtua perlu memahami karakteristik cara belajar anak usia 5-12 tahun. SHUTTERSTOCK/TravelpixsIlustrasi anak belajar daring, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19. Orangtua perlu memahami karakteristik cara belajar anak usia 5-12 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan tetap melanjutkan model pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.

Siswa dan guru di Ibu Kota dinilai relatif mampu untuk mengakses pembelajaran secara online.

"Saya berharap Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) lebih bijak untuk perpanjang pembelajaran jarak jauh, karena DKI Jakarta masih zona merah. Kalau dibuka akan mengorbankan siswa dan guru," kata Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim saat dihubungi, Rabu (25/11/2020) pagi.

Baca juga: Anies Sebut Belum Ada Keputusan Pembukaan Sekolah Januari 2021

Menurut Satriwan, kesenjangan digital di DKI Jakarta tak separah di Papua dan wilayah-wilayah lain.

Kesenjangan digital yang dimaksud adalah akses terhadap internet dan kepemilikan gawai.

"Jakarta ini relatif bisa mengakses pendidikan online. Adapun yang tak punya gawai, itu yang perlu diintervensi. Setiap sekolah itu perlu mendata. Kalau perlu Dinas Pendidikan yang siapkan gawai. Kadisdik itu harusnya aktif mendata, pemerintah daerah itu harusnya memodali," ujar Satriwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Satriwan, praktik PJJ di Jakarta relatif tak akan banyak tertinggal. Ia menyebutkan, kualitas PJJ di DKI Jakarta lebih baik dibandingkan daerah lain.

Satriwan menyebutkan, guru-guru di Jakarta, khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), akan mengajar jika rencana belajar tatap muka kembali dilakukan pada Januari 2021.

Namun, Satriwan menyebutkan, ada rasa keterpaksaan dan khawatir.

Baca juga: Rencana KBM Tatap Muka Januari 2021, Dinilai Bahaya karena Dekat Libur Panjang

"Seandainya gubernur itu keluarkan keputusan, tiga hari tatap muka, tiga hari belajar online, pasti dijabanin. Ya ada keterpaksaan sih pasti di hati kecilnya. Itu kan harus ikut perintah atasan. Itu misalnya untuk guru di bawah pemerintah daerah," ujar Satriwan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

Megapolitan
Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Megapolitan
PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Megapolitan
Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Megapolitan
Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 7 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 43 Pasien Dirawat

UPDATE 20 Oktober: Tambah 7 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 43 Pasien Dirawat

Megapolitan
Depok Izinkan Wahana Permainan Anak di Mal Buka, Orangtua Wajib Catat Alamat dan Nomor Telepon

Depok Izinkan Wahana Permainan Anak di Mal Buka, Orangtua Wajib Catat Alamat dan Nomor Telepon

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober 2021: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 20 Oktober 2021: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, PSI: Dia Makin Permalukan Dirinya Sendiri

Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, PSI: Dia Makin Permalukan Dirinya Sendiri

Megapolitan
Kebakaran Landa Warung Makan di Makasar Jaktim, Pemilik Derita Luka Bakar di Tangan

Kebakaran Landa Warung Makan di Makasar Jaktim, Pemilik Derita Luka Bakar di Tangan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.