Utak-atik Rute LRT Jakarta, Dianggap Langgar Perpres hingga Dikritik Untungkan Swasta

Syafrin Liputo mengatakan jalur LRT Koridor 1 tersebut akan dibangun dengan panjang rute 19,7 kilometer dengan investasi sebesar Rp 15 triliun.

"Usulan yang akan kami bangun itu adalah LRT mulai Pulogadung, kemudian Perintis Kemerdekaan, masuk ke Suprapto, Senen, Tugu Tani, Kebon Sirih, Tanah Abang," kata Syafrin, Desember 2019.

Rute tersebut kemudian masuk ke Jalan KS Tubun dan berakhir di Kebayoran Lama. Namun usulan tersebut ternyata jauh dari kata final setelah ditemukan rute yang diusulkan DKI Jakarta berimpitan sepanjang 9 kilometer dengan rencana pembangunan MRT fase 3 Kalideres-Ujung Menteng.

Rute Koridor 1 LRT yang digembar-gemborkan membutuhkan investasi belasan triliun tersebut juga ternyata belum diusulkan untuk disetujui Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Kasubag Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan Supandi juga menyayangkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang membuat usulan trase LRT tanpa melakukan koordinasi dengan Kemenhub.

"Intinya kooridinasi (harus) tetap dilakukan dengan stakeholder dengan pedoman pada aturan yang berlaku," kata Supandi, Desember 2019.

Kebijakan usulan rute Koridor 1 LRT tersebut juga menjadi sorotan pengamat transportasi Djoko Setijowarno yang meminta DKI Jakarta untuk mengkaji ulang agar tidak terjadi himpitan.

Dia menilai Dishub DKI Jakarta yang paling memungkinkan untuk mengubah rute, karena rute MRT fase 3 sudah dibuat terlebih dahulu oleh Kementerian Perhubungan.

"Semestinya tidak harus berimpitan, harus dievaluasi Ditjen Perkeretaapian. (Dari awal) sebaiknya berkoordinasi, supaya yang dibangun tidak mubazir dengan demand yang sama," kata Djoko.

Baca juga: Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Kemudian April 2020 muncul penyesuaian rute Koridor 1 LRT yang kini tidak berhimpitan lagi dengan jalur LRT fase 3. Rute yang semula Pulogadung-Kebayoran Lama sepanjang 19 kilometer berubah menjadi Pulogebang-Joglo dengan panjang 32,2 kilometer.

Tapi polemik rute baru Koridor 1 LRT tidak berhenti sampai di situ. Pasalnya rute usulan baru yang direncanakan menimbulkan kecurigaan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak yang menilai sangat menguntungkan pengembang swasta.

Bukan tanpa alasan, rute yang baru diusulkan melintas dari timur ke barat Jakarta itu direncanakan melintasi apartemen dan mall. Beberapa Apartemen dan Mall yang menjadi titik poin stasiun seperti Bassura City Mall, Tebet, Kota Kasablanka, Kuningan City, Ciputra World 1, Karet Tengsin, ITC Permata Hijau.

Terlebih pembangunan rute Koridor 1 LRT ini akan dilimpahkan ke pihak swasta dengan mekanisme KPDBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha), sehingga dinilai sangat tidak menguntungkan Pemrov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang, sedangkan swasta punya rute yang empuk ke tengah kota. Pertanyaan saya, Pak Anies ini kerja untuk Pemprov DKI atau untuk swasta?" kata Gilbert, Rabu kemarin.

Tak sesuai Perpres, untungkan swasta

Gilbert juga keras menentang usulan rute Koridor 1 LRT tersebut karena dinilai bertentangan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

Baca juga: Kepulauan Seribu Punya Pembangkit Listrik Surya Hybrid Terbesar di DKI Jakarta

"Rute yang dibuat Pak Anies tidak sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2018 dan sangat merugikan Pemprov DKI Jakarta," kata Gilbert.

Gilbert mengatakan di dalam Perpres sudah diputuskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki tugas untuk membangun rute LRT ke pusat-pusat aktivitas di tengah kota.

Namun yang dikerjakan Anies justru mengubah rute-rute tersebut ke pinggir kota.

"Pak Anies malah mengubah rute sehingga Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang," tutur Gilbert.