Kerumunan di Petamburan Tak Dibubarkan, Fraksi PKB-PPP Sebut Pemprov DKI Diskriminatif

Kompas.com - 27/11/2020, 18:06 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta menyesalkan adanya kerumunan dalam acara pernikahan putri Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat.

Anggota Fraksi PKB-PPP Sutikno mengatakan, fraksinya mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkesan membiarkan terjadinya kerumunan tersebut.

"Kami mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membiarkan kerumunan tetap berlangsung, lalu menerapkan sanksi denda walau jumlahnya relatif besar," ucap Sutikno dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Sutikno menjelaskan, pembiaran kerumunan itu dapat menjadi sinyal buruk dalam upaya memerangi Covid-19.

Baca juga: Denda Rp 50 Juta untuk Rizieq Shihab, Apakah Sesuai dengan Kerugian yang Ditimbulkan?

Selain itu, pengenaan denda sebesar Rp 50 juta terhadap kasus kerumunan di Petamburan disebut membuyarkan upaya pencegahan Covid-19.

"Di satu sisi, masyarakat yang punya duit bisa saja berpikir enggak apa-apa membuat kerumunan besar, yang penting mampu membayar denda," ujar Sutikno.

Menurut Fraksi PKB-PPP, langkah Pemprov DKI Jakarta itu akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik atau massa yang besar.

"Atau tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar denda," kata Sutikno.

Oleh karenanya, Fraksi PKB-PPP menyarankan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi memberikan keistimewaan atau membiarkan pelanggar protokol kesehatan guna mencegah Covid-19.

Baca juga: Anggota DPR Ini Anggap Sanksi Rp 50 Juta kepada Rizieq Shihab Bisa Jadi Preseden Buruk

Fraksi PKB-PPP juga menuntut agar Pemprov DKI bersikap tegas dan adil tanpa pandang bulu.

"Tidak boleh terjadi, karena kita telah berikrar untuk menempatkan semua orang sama di depan hukum," tutur Sutikno.

Diberitakan sebelumnya, Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi denda administratif sebesar Rp 50 juta kepada Rizieq Shihab karena acara yang diselenggarakannya menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Aktivis Papua Ditangkap dengan Tuduhan Pengeroyokan dan Pencurian

2 Aktivis Papua Ditangkap dengan Tuduhan Pengeroyokan dan Pencurian

Megapolitan
Mayat di Jalan Swadharma Pesanggrahan Negatif Covid-19 dan Tak Ada Bekas Kekerasan

Mayat di Jalan Swadharma Pesanggrahan Negatif Covid-19 dan Tak Ada Bekas Kekerasan

Megapolitan
Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Megapolitan
Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Megapolitan
Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Megapolitan
Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Megapolitan
Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Megapolitan
Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Megapolitan
1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Megapolitan
Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Megapolitan
Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Megapolitan
Masyarakat Diminta Waspada akan Varian Baru Corona, Seperti Apa Bahayanya?

Masyarakat Diminta Waspada akan Varian Baru Corona, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
Tilang Elektronik Akan Diterapkan di Bekasi

Tilang Elektronik Akan Diterapkan di Bekasi

Megapolitan
Lansia yang Divaksinasi Covid-19 di RSUD Pasar Rebo Harus Punya KTP Jakarta Timur

Lansia yang Divaksinasi Covid-19 di RSUD Pasar Rebo Harus Punya KTP Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X