Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Kompas.com - 27/11/2020, 23:31 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat meminta agar waktu tunggu hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa dipersingkat menjadi paling lama 2x24 jam.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Demokrat Neneng Hasanah menyampaikan hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pelacakan (tracing) kasus Covid-19.

"Dalam kaitannya dengan upaya mempercepat proses tracing Covid-19, Fraksi Partai Demokrat meminta agar waktu tunggu hasil tes PCR dapat ditingkatkan menjadi paling lambat 2x24 jam," ucap Neneng dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, 27/11/2020).

Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta agar pembangunan Puskesmas menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Anggaran Kegiatan Anggota DPRD DKI Capai Rp 888,68 Miliar, PSI: Kami Tak Setuju

"Fraksi Partai Demokrat meminta agar pembangunan Puskesmas di wilayah yang belum memiliki Puskesmas dapat menjadi prioritas dalam APBD Perubahan," tutur Neneng. 

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, Demokrat juga menyoroti sejumlah hal seperti transparansi pembahasan anggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, Neneng mengatakan, hingga saat ini dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) DKI Jakarta 2021 belum ditampilkan dalam portal apbd.jakarta.go.id.

Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD DKI Kritik Penggunaan Utang PEN: Hanya Untungkan Segelintir Perusahaan

Padahal menurut Neneng, masyarakat perlu mendapatkan informasi dalam pembahasan APBD 2021.

Tak hanya itu, Fraksi Dmeokrat juga meminta jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibuat lebih proporsional atau dikurangi agar tidak menyebabkan pemborosan anggaran.

"Fraksi Demokrat meminta agar jumlah dari TGUPP dapat lebih dibuat proporsional sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran," kata Neneng.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 2 Kasus Covid-19 dan 7 Pasien Sembuh di Tangerang

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 2 Kasus Covid-19 dan 7 Pasien Sembuh di Tangerang

Megapolitan
Minimarket di Condet Ambruk, Satu Orang Patah Tulang

Minimarket di Condet Ambruk, Satu Orang Patah Tulang

Megapolitan
Wagub DKI Singgung Masalah Listrik dan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran di Ibu Kota

Wagub DKI Singgung Masalah Listrik dan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran di Ibu Kota

Megapolitan
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 8 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 8 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 17 Oktober: DKI Jakarta Catat Penambahan 131 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 17 Oktober: DKI Jakarta Catat Penambahan 131 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Wagub: Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Segera Dibuka

Wagub: Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Segera Dibuka

Megapolitan
Bermula Request Lagu lalu Cekcok, 3 Pengunjung Bar Dikeroyok Sekuriti di Gading Serpong

Bermula Request Lagu lalu Cekcok, 3 Pengunjung Bar Dikeroyok Sekuriti di Gading Serpong

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengeroyok Pria yang Tewas di Gunung Antang, Jaktim

Polisi Tangkap 2 Pengeroyok Pria yang Tewas di Gunung Antang, Jaktim

Megapolitan
Update 17 Oktober: Ada 18.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 17 Oktober: Ada 18.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Megapolitan
Koni Kota Bekasi Akan Gelar Penyambutan untuk Atletnya yang Berlaga di PON XX Papua

Koni Kota Bekasi Akan Gelar Penyambutan untuk Atletnya yang Berlaga di PON XX Papua

Megapolitan
Holywings Cafe Kembali Digerebek karena Langgar PPKM, Kali ini di Cabang Tebet

Holywings Cafe Kembali Digerebek karena Langgar PPKM, Kali ini di Cabang Tebet

Megapolitan
Puluhan Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Dekat Mal Kalibata Dibubarkan Polisi

Puluhan Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Dekat Mal Kalibata Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Koni Kota Bekasi Sebut Perwakilannya Raih 34 Medali di PON XX Papua

Koni Kota Bekasi Sebut Perwakilannya Raih 34 Medali di PON XX Papua

Megapolitan
Wagub Sebut Ada Rencana Ruas Jalan di Jakarta Gunakan Nama Presiden Pertama Turki

Wagub Sebut Ada Rencana Ruas Jalan di Jakarta Gunakan Nama Presiden Pertama Turki

Megapolitan
Buntut Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar, 6 Orang Jadi Tersangka

Buntut Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar, 6 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.