Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Kompas.com - 27/11/2020, 23:41 WIB
Pulau Harapan di pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. shutterstock/Adhi WibowoPulau Harapan di pulau Kelapa, Kepulauan Seribu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memerhatikan kesejahteraan warga di Kepulauan Seribu.

"Berdasarkan hasil reses yang telah 3 kali dilakukan oleh anggota dewan dari Fraksi kami, yang kebetulan warga asli Kepulauan Seribu, memiliki beberapa hal yang serharusnya dapat menjadi atensi Pemprov DKI Jakarta," ucap anggota DPRD DKI Jakarta M. Hariadi Anwar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Hariadi menyebutkan beberapa poin kegiatan yang perlu diperhatikan.

Pertama adalah kegiatan pembangunan yang meliputi pembangunan kubus penahan abrasi, ketersediaan penyediaan air minum, penyelesaian masalah sampah, peningkatan infrastruktur pariwisata.

Baca juga: UPDATE 27 November: Ada 9.265 Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Kemudian peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah tipe C menjadi tipe A.

Menurut Hariadi, selama ini warga Kepulauan Seribu mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan yang maksimal.

"Ditambah juga faktor jarak yang cukup jauh ke Rumah Sakit Cengkareng atau Rumah Sakit Koja sebagai rujukan dari Puskesmas di Pulau Pramuka," tutur Hariadi.

Kegiatan lain yang diperlukan adalah revitalisasi pengadaan kapal jenazah dan revitalisasi pelabuhan yang ada di Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Sebira.

Baca juga: Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Fraksi Nasdem juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk merevisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif (PTO) Air Minum Semester 1 Tahun 2007.

Berdasarkan Pergub tersebut, harga air minum di Kepulauan Seribu sebesar Rp 35.000 atau disebut 10 kali lipat lebih besar dibanding harga air di daratan Jakarta.

Menurut Hariadi, meski ada bangunan Sea Water Rerverse Osmosis (SWRO), namun bangunan tersebut tidak dapat dinikmati oleh warga.

"Karena harga yang terlalu mahal. Keterbatasan ini lah yang membuat warga melakukan pemutusan sambungan fasilitas SWRO tersebut, sehingga bangunan SWRO di 10 titik di pulau berpenghuni selain di Pulau Sebira saat ini tidak beroperasi sebagaimana mestinya," tutur Hariadi.

Fraksi Nasdem juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan restorasi lahan serta melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.

Nasdem juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta membentuk tim khusus dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk lebih fokus dalam percepatan pembangunan di Kepulauan Seribu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

Megapolitan
Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Megapolitan
Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Megapolitan
RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Megapolitan
TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Melawan Saat Tasnya Hendak Dirampas, Pria Ini Dikeroyok dan Ditusuk 2 Kali

Melawan Saat Tasnya Hendak Dirampas, Pria Ini Dikeroyok dan Ditusuk 2 Kali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X