Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Kompas.com - 28/11/2020, 00:00 WIB
Suasana Stasiun LRT Velodrome di Jakarta Timur, Kamis (21/11/2019). Kereta ringan perdana di Jakarta tersebut akan beroperasi secara komersial pada 1 Desember 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana Stasiun LRT Velodrome di Jakarta Timur, Kamis (21/11/2019). Kereta ringan perdana di Jakarta tersebut akan beroperasi secara komersial pada 1 Desember 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rencana Light Rapid Transportation (LRT) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPDBU).

Melalui skema ini, pihak swasta akan turut andil dalam pembangunan transportasi umum LRT.

Hal tersebut disampaikan perwakilan Fraksi PSI, Eneng Malianasari dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

"Mengenai rencana LRT KPDBU di Dinas Perhubungan, perlu kami tegaskan kembali bahwa kami menolak rencana program ini," ujar Eneng.

Baca juga: Utak-atik Rute LRT Jakarta, Dianggap Langgar Perpres hingga Dikritik Untungkan Swasta

Terdapat beberapa hal yang dipertanyakan oleh Fraksi PSI kepada Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta.

Pertama, PSI menanyakan berapa besaran tarif tiket LRT KPDBU.

Kedua, PSI menanyakan apakah pihak swasta atau pihak pemprov yang akan membangun konstruksi sipil jalur LRT.

Ketiga, PSI menanyakan pihak mana yang akan menguasai bisnis non-tiket dan pengusahaan Transit Oriented Development.

Baca juga: Alasan Pemprov DKI Gandeng Swasta Bangun LRT Jakarta: Kurang Dana

"Di rapat komisi, kami dari fraksi PSI dan rekan-rekan dari fraksi lain berulang kali mempertanyakan, namun tidak ada penjelasan dari Dinas Perhubungan sama sekali," tegas Eneng.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pelibatan swasta dalam pembangunan trase LRT Pulogebang-Joglo ini dikarenakan Pemprov DKI kekurangan dana.

"Jadi bukan diserahkan ke swasta. Sekarang ini pemerintah sedang kekurangan untuk pendanaan," ujar Syafrin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Mekanisme KPBDU sendiri dicantumkan dalam Perpres 38 Tahun 2015 yang membuka peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Syafrin menjelaskan bahwa mekanisme KPBDU ini juga diterapkan di pembangunan jalur LRT Kelapa Gading-Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang sedang berlangsung.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

Megapolitan
Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Megapolitan
Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Megapolitan
RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Megapolitan
TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Melawan Saat Tasnya Hendak Dirampas, Pria Ini Dikeroyok dan Ditusuk 2 Kali

Melawan Saat Tasnya Hendak Dirampas, Pria Ini Dikeroyok dan Ditusuk 2 Kali

Megapolitan
Pembuat Surat Swab Palsu Pasarkan Jasa Lewat Media Sosial hingga Door to Door

Pembuat Surat Swab Palsu Pasarkan Jasa Lewat Media Sosial hingga Door to Door

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Ada 2.451 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24.132 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 25 Januari: Ada 2.451 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24.132 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Jual Motor Hasil Curian, Maling Ini Berdalih Bagikan Sisa Uangnya ke Orang Tak Mampu

Jual Motor Hasil Curian, Maling Ini Berdalih Bagikan Sisa Uangnya ke Orang Tak Mampu

Megapolitan
Mengenal GeNose, Tarif, dan Efektivitas dalam Mendeteksi Covid-19

Mengenal GeNose, Tarif, dan Efektivitas dalam Mendeteksi Covid-19

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X