Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Kompas.com - 28/11/2020, 07:07 WIB
Gambar 1 Kolom Pendaftaran untuk akses masuk laman smart e-budgeting DKI Jakarta Pemprov DKI JakartaGambar 1 Kolom Pendaftaran untuk akses masuk laman smart e-budgeting DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjawab kritik mengenai transparansi pembahasan anggaran.

Dalam pidato jawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI Jakarta saat ini menggunakan sistem baru bernama Smart Plannning Budgeting.

Ariza menyebut, sistem tersebut membuat warga yang ingin mengetahui informasi mengenai pembahasan anggaran harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

"Dapat kami jelaskan bahwa Smart Planning Budgeting (SMART APBD) merupakan aplikasi web penyajian data dan analisa yang bersifat terbuka untuk publik dengan platform interaktif dan user friendly untuk mengeksplorasi dan lebih mendalami terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ucap Ariza dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Menjajal Smart E-budgeting ala Anies Baswedan, Penggunanya Wajib Daftar Dulu...

Ariza mengklaim sistem ini menyediakan seluruh tahapan awal perencanaan APBD hingga seluruh rangkaian perkembangan penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, hal tersebut justru melampauai kewajiban Badan Publik untuk menyediakan beberapa informasi terkait anggaran dan keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun mengenai pemberian akses yang harus menggunakan NIK dan nomor KK, Ariza menyatakan langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai prinsip digital citizenship.

"Mengingat Sistem SMART APBD ini juga tersedia fitur interaktif berupa penyampaian pendapat atau aspirasi masyarakat," tutur Ariza.

Baca juga: Sistem Smart E-budgeting yang Tak Sesuai Janji Anies

Sebab dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ada ketentuan yang mengatur adanya identitas pengadu atau penyampai aspirasi.

Ariza menyebut, penggunaan identitas juga penting untuk menghindari penyebarluasan informasi yang salah terhadap akses penggunaan informasi APBD yang diberikan kepada publik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.