Kompas.com - 28/11/2020, 07:07 WIB
Gambar 1 Kolom Pendaftaran untuk akses masuk laman smart e-budgeting DKI Jakarta Pemprov DKI JakartaGambar 1 Kolom Pendaftaran untuk akses masuk laman smart e-budgeting DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjawab kritik mengenai transparansi pembahasan anggaran.

Dalam pidato jawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI Jakarta saat ini menggunakan sistem baru bernama Smart Plannning Budgeting.

Ariza menyebut, sistem tersebut membuat warga yang ingin mengetahui informasi mengenai pembahasan anggaran harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

"Dapat kami jelaskan bahwa Smart Planning Budgeting (SMART APBD) merupakan aplikasi web penyajian data dan analisa yang bersifat terbuka untuk publik dengan platform interaktif dan user friendly untuk mengeksplorasi dan lebih mendalami terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ucap Ariza dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Menjajal Smart E-budgeting ala Anies Baswedan, Penggunanya Wajib Daftar Dulu...

Ariza mengklaim sistem ini menyediakan seluruh tahapan awal perencanaan APBD hingga seluruh rangkaian perkembangan penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, hal tersebut justru melampauai kewajiban Badan Publik untuk menyediakan beberapa informasi terkait anggaran dan keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun mengenai pemberian akses yang harus menggunakan NIK dan nomor KK, Ariza menyatakan langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai prinsip digital citizenship.

"Mengingat Sistem SMART APBD ini juga tersedia fitur interaktif berupa penyampaian pendapat atau aspirasi masyarakat," tutur Ariza.

Baca juga: Sistem Smart E-budgeting yang Tak Sesuai Janji Anies

Sebab dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ada ketentuan yang mengatur adanya identitas pengadu atau penyampai aspirasi.

Ariza menyebut, penggunaan identitas juga penting untuk menghindari penyebarluasan informasi yang salah terhadap akses penggunaan informasi APBD yang diberikan kepada publik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Megapolitan
Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Megapolitan
Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Megapolitan
Cerita Korban soal Detik-detik Kecelakaan Maut Transjakarta, Sopir Tak Mengerem hingga Banyak Penumpang Tergeletak di Bus

Cerita Korban soal Detik-detik Kecelakaan Maut Transjakarta, Sopir Tak Mengerem hingga Banyak Penumpang Tergeletak di Bus

Megapolitan
Teka-teki Pelat RFS Mobil Rachel Vennya Terungkap, Bayar Rp 7,8 Juta hingga Mobil Disita

Teka-teki Pelat RFS Mobil Rachel Vennya Terungkap, Bayar Rp 7,8 Juta hingga Mobil Disita

Megapolitan
Khawatir Banjir Lebih Parah, Sejumlah Warga Protes Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu

Khawatir Banjir Lebih Parah, Sejumlah Warga Protes Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu

Megapolitan
Kota Bogor Dilanda Hujan Deras, Longsor Terjang Rumah Warga dan Atap Ambruk

Kota Bogor Dilanda Hujan Deras, Longsor Terjang Rumah Warga dan Atap Ambruk

Megapolitan
Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Ini Kata Wagub DKI

Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Ini Kata Wagub DKI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Sudah Capai Setengah Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Sudah Capai Setengah Target

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Tambah 4 Kasus Baru, 2 Pasien Covid-19 di Depok Wafat

UPDATE 26 Oktober: Tambah 4 Kasus Baru, 2 Pasien Covid-19 di Depok Wafat

Megapolitan
Hubungi Nomor Ini jika Jadi Korban atau Mengetahui Kantor Pinjol Ilegal

Hubungi Nomor Ini jika Jadi Korban atau Mengetahui Kantor Pinjol Ilegal

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengemudi Jadi Tersangka dalam Kecelakaan Bus Transjakarta

Wagub DKI Sebut Pengemudi Jadi Tersangka dalam Kecelakaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Pengacara Terdakwa Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Klaim Saksi Jaksa Tak Buktikan Ada Penembakan

Pengacara Terdakwa Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Klaim Saksi Jaksa Tak Buktikan Ada Penembakan

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Waspada Potensi Banjir di Jakarta, Bodebek Hujan Petir

Prakiraan Cuaca BMKG: Waspada Potensi Banjir di Jakarta, Bodebek Hujan Petir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.