3. Penanganan Covid-19
Beberapa fraksi partai membahas isu penanganan Covid-19.
Salah satunya adalah Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar waktu tunggu hasil tes polymerase chain reaction (PCR) bisa dipersingkat menjadi paling lama 2x24 jam.
"Dalam kaitannya dengan upaya mempercepat proses tracing Covid-19, Fraksi Partai Demokrat meminta agar waktu tunggu hasil tes PCR dapat ditingkatkan menjadi paling lambat 2x24 jam," ucap Neneng dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jumat.
Masih terkait penanganan Covid-19, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021
"Kami menyarankan sebaiknya (bantuan untuk warga) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT)," ujar Inggard dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, pemberian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk paket bahan pangan atau sembako pada tahun ini belum berjalan efektif. Karena menimbulkan banyak masalah terkait pendistribusian.
Tak hanya itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta juga mempertanyakan kesiapan penggunaan dua lahan makam untuk jenazah Covid-19 di Rorotan dan Pegadungan.
"Berpijak pada penjelasan saudara Gubernur beberapa waktu lalu mengenai lahan di Rorotan dan Pegadungan, kapan kiranya lahan-lahan tersebut siap untuk dipakai pemakaman khusus Covid-19?" kata anggota DPRD PKB-PPP Sutikno.
4. Pembangunan LRT
Terkait pembangunan LRT, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menghapuskan rute LRT Velodrome - Dukuh Atas.
"Kami meminta penjelasan mengenai penghapusan rute LRT Velodrome - Dukuh Atas," ujar perwakilan PSI Eneng Malianasari, Jumat.
Pasalnya, dalam surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Perhubungan 17 September 2020, Anies tidak mengajukan LRT Velodrome - Dukuh Atas.
Padahal, jalur Velodrome - Dukuh Atas telah tercantum dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek serta telah melalui perencanaan yang matang oleh PT Jakpro.
Baca juga: Fraksi PSI Pertanyakan Penghapusan Rute LRT Velodrome - Dukuh Atas
"Jika PT Jakpro tidak menemukan masalah, mengapa rute Velodrome - Dukuh Atas dihapus? Ini sangat membingungkan," ujar Eneng.
Tak hanya itu, jalur Velodrome - Dukuh Atas juga merupakan rute utama yang sangat strategis. Rute itu terintegrasi dengan transportasi MRT, KRL Commuterline, LRT Jabodebek, dan kereta api bandara.
"Jika rute LRT Velodrome - Dukuh Atas dihapus, maka Pak Gubernur dapat merugikan Pemprov DKI Jakarta dan seakan menentang arahan Pemerintah Pusat karena tidak sesuai dengan Proyek Strategis Nasional," tegasnya.
Di samping itu, PSI juga menyoroti niat pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dalam pembangunan LRT atau yang juga dikenal dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Untuk itu, PSI menolak keputusan tersebut.
"Mengenai rencana LRT KPDBU di Dinas Perhubungan, perlu kami tegaskan kembali bahwa kami menolak rencana program ini," ujar Eneng.
Pasalnya, Eneng menyatakan bahwa pihak pemprov belum menjelaskan hal-hal krusial terkait rencana tersebut, seperti besaran tarif tiket LRT, pihak mana yang akan membangun konstruksi sipil jalur LRT, serta pihak mana yang akan menguasai bisnis non-tiket dan perusahaan Transit Oriented Development.
"Di rapat komisi, kami dari fraksi PSI dan rekan-rekan dari fraksi lain berulang kali mempertanyakan, namun tidak ada penjelasan dari Dinas Perhubungan sama sekali," tegas Eneng.
5. Program rusunami DP Rp 0
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengkritik program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0 yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Fraksi Demokrat, program tersebut telah menghabiskan banyak anggaran, tetapi realisasi unit hunian yang dibangun masih minim.
"Program tersebut telah menelan anggaran yang sangat besar, namun realisasi unit hunian yang terbangun masih sangat minim," kata anggota Fraksi Demokrat Neneng Hasanah.
Baca juga: Kritik Program Rusunami Dp Rp 0, Fraksi Demokrat: Telan Anggaran Besar, tapi Realisasi Minim
Neneng berujar, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi program tersebut.