Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Neneng menyampaikan bahwa Pemprov DKI seharusnya tak hanya memperhatikan hunian dengan DP Rp 0, tetapi juga program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang juga diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

6. Penanganan banjir

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menilai penanganan banjir di DKI Jakarta terkesan lamban.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan, hal ini terlihat dari penanganan normalisasi sungai yang berhenti sejak tahun 2018.

"Kegiatan normalisasi sungai telah terhenti sejak tahun 2018 yang disebabkan karena masalah pembebasan lahan," ucap Basri.

Baca juga: Dampak Banjir Rob hingga ke Kebon Jeruk, Sudin SDA Jakbar Akan Bangun Turap

"Fraksi Partai Golkar menilai bahwa keterlambatan dalam pembebasan lahan tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat," tutur Basri.

Padahal, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, dana untuk pembebasan lahan dialokasikan sebesar Rp 1,478 triliun.

7. Rencana penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN)

Fraksi Demokrat berpandangan bahwa pengalokasian PEN untuk peningkatan infrastruktur sangat kecil pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebaliknya, penggunaan dana PEN justru hanya menguntungkan segelintir perusahaan saja.

Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD DKI Kritik Penggunaan Utang PEN: Hanya Untungkan Segelintir Perusahaan

"Penggunaan dana PEN kami melihat cenderung memberikan keuntungan bagi segelintir perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut," ucap anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng.

8. Jumlah anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP)

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) dibuat lebih proporsional atau dikurangi.

Sebab, besaran alokasi anggaran untuk TGUPP dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 19,84 miliar.

Anggota Fraksi Demokrat Neneng Hassanah mengatakan, fraksinya menyarankan hal tersebut agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Baca juga: Fraksi Demokrat Minta Anggota TGUPP DKI Dikurangi agar Tak Boroskan Anggaran

"Fraksi Demokrat meminta agar jumlah dari TGUPP dapat lebih dibuat proporsional sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran," kata Neneng dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Neneng menambahkan, Fraksi Demokrat juga meminta anggota TGUPP tidak bertindak layaknya atasan dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Fraksi Partai Demokrat meminta agar TGUPP dapat membatasi diri dan tidak bertindak sebagai atasan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masuk terlalu jauh pada ranah kebijakan yang menjadi kewenangan SKPD," tutur Neneng.

9. Program internet gratis Jakwifi

Fraksi partai Demokrat meminta Pemprov DKI Jakarta untuk dapat memperbaiki sasaran penerima internet gratis atau Jakwifi sekaligus memperluas akses jaringan internet tersebut.

"Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan agar program internet gratis atau Jakwifi yang dilakukan dengan memperluas akses jaringan internet dapat ditingkatkan lagi dan diperbaiki sasaran penerimanya," ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng.

Pasalnya, Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa masih banyak warga DKI Jakarta yang tidak terjangkau oleh program tersebut.

Baca juga: Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Hingga kini, terdapat 1.200 titik yang berada di 445 RW yang dipasangi Jakwifi. Titik-titik yang dipasangi wifi tersebut masuk kategori RW kumuh.

Namun, warga yang membutuhkan internet gratis tak hanya berada di lokasi tersebut. Pasalnya, kebutuhan warga akan Jakwifi kian meningkat seiring dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah yang masih dilaksanakan hingga kini.

"Padahal, warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 dan harus menanggung beban tambahan untuk kuota internet bagi anak-anaknya yang mengikuti PJJ tidak hanya berada pada 445 RW sasaran itu saja, melainkan merata pada seluruh RW di Jakarta," ujar dia.