BEKASI, KOMPAS.com - Meninggalnya seorang anak ketika diajak orang tua kandung mengemis di kota Bekasi menandakan kurang meratanya bantuan pemerintah kepada rakyat miskin.
Hal tersebut terjadi lantaran pendataan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak mencagkup seluruh warga miskin di Kota Bekasi.
Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Choiruman J.Putro saat dihubungi, Senin, (30/11/2020).
Menurut Choiruman, pemerintah pada tingkat camat dan kelurahan seperti enggan membuka jumlah data orang miskin di setiap wilayahnya.
Baca juga: Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya
"Terus terang saja, seringkali pejabat terkait seperti lurah atau camat enggak mau terbuka ketika mereka menyampaikan apa adanya data tersebut. Mereka merasa seperti aib, tidak terbuka," kata dia.
Karena itu, DTKS yang masuk ke Dinas Sosial pun tak maksimal sehingga bantuan kepada masyarakat miskin tidak merata.
Mereka yang tidak dapat bantuan, lanjut Choiruman, dipastikan kesulitan mencari nafkah dan mau tidak mau terlantar di jalanan.
Maka dari itu, Choiruman menekankan betapa pentingnya keterbukaan data tersebut agar masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan berupa materil dan fasiltas kesehatan.
"Karena enggak punya akses, mau program sebaik apapun dari pemerintah enggak akan menjangkau juga. Kita berharap bangun database kesejahteraan sosial secara sungguh-sungguh," kata dia.
Baca juga: Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan
Kasubag Humas Polres Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing, sebelumnya mengatakan, sang ibu menyadari anaknya meninggal dunia saat sedang mengemis.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan