5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

Kompas.com - 30/11/2020, 13:14 WIB
Pembangunan sekolah swasta oleh PT Jakpro di Taman Pluit Putri, Jakarta Utara dok. istimewaPembangunan sekolah swasta oleh PT Jakpro di Taman Pluit Putri, Jakarta Utara
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima warga Pluit Putri dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara lantaran dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena memasuki lahan di taman Pluit Putri.

Mereka dilaporkan oleh pihak Bina Tunas Bangsa (BTB) School.

Laporan dilayangkan karena warga dianggap menganggu proses pembangunan BTB School di atas tanah tersebut.

Di satu sisi, warga menilai pembangunan tidak boleh dilakukan karena tanah tersebut masih dalam proses sengketa di persidangan.

Baca juga: Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Warga menolak pembangunan karena lahan tersebut seharusnya digunakan sebagai fasilitasi umum.

Karena alasan itu, warga berdemonstrasi di area tanah tersebut pada November 2019 lalu.

Kurniawan Adi Nugroho selaku Wakil Direktur Boyamin Saiman Lawfirm sekaligus kuasa hukum warga menilai, ada kesan intimidasi dari laporan ini.

Semula, BTB School selaku pihak pelapor mengadukan lima warga yang ikut dalam demonstrasi dengan pasal 167 KUHP tentang memasuki wilayah pekarangan tanpa seizin pemilik.

Namun setelah proses penyelidikan naik jadi penyidikan, pasal bergeser ke 355 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Baca juga: Warga Pluit Putri Tunjukkan Surat dari BTB School yang Atur Sepihak Penggunaan Lapangan Basket yang Direvitalisasi

"Yang lucu adalah si pelapor dulunya melaporkan dengan pasal 167 KUHP memasuki karena memasuki pekaranga tanpa izin. Oleh penyidik kemudian masuk Pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan," kaya Kurniawan saat dihubungi, Senin (30/11/2020).

Menurut dia, ini adalah bentuk menggertak agar warga tidak menganggu proses pembangunan sekolah di lahan tersebut.

Dengan memasukan Pasal 335, polisi berhak melakukan penahanan kepada lima warga itu.

"Ini hanya untuk menakut-nakuti, ini kan bentuk intimidasi saja ini," jelas dia.

Kurniawan selaku kuasa hukum warga akan tetap mendampingi lima kliennya untuk jalani proses hukum.

"Kita tetap hormati proses hukum yang berjalan. Ini kan proses sudah naik ke penyidikan, berarti ada tindak pidana yang dilanggar dong. Jadi ya kita hormati saja," tutup dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wajah Baru Jakarta dan New Urban Agenda

Wajah Baru Jakarta dan New Urban Agenda

Megapolitan
Tahanan Narkoba Polres Jaksel Meninggal dengan Luka Lebam, Kompolnas: Usut Tuntas Jika Ada Penganiayaan

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Meninggal dengan Luka Lebam, Kompolnas: Usut Tuntas Jika Ada Penganiayaan

Megapolitan
Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara, Diduga Dikeroyok 6 Orang dan Ditusuk

Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara, Diduga Dikeroyok 6 Orang dan Ditusuk

Megapolitan
Update Klaster Covid-19 Krukut: Warga Terpapar Jadi 89 Orang, Sebagian Tunggu Panggilan Wisma Atlet

Update Klaster Covid-19 Krukut: Warga Terpapar Jadi 89 Orang, Sebagian Tunggu Panggilan Wisma Atlet

Megapolitan
Kata Gubernur Anies soal Aksi Panggung Nidji di JIS Tanpa Giring Ganesha

Kata Gubernur Anies soal Aksi Panggung Nidji di JIS Tanpa Giring Ganesha

Megapolitan
Gempa Besar Guncang Jakarta, Ancaman Megathrust Selat Sunda Jadi Nyata

Gempa Besar Guncang Jakarta, Ancaman Megathrust Selat Sunda Jadi Nyata

Megapolitan
Ironi PTM 100 Persen di Jakarta, Jalan Terus Saat Omicron Merebak, Prokes Mulai Longgar...

Ironi PTM 100 Persen di Jakarta, Jalan Terus Saat Omicron Merebak, Prokes Mulai Longgar...

Megapolitan
Di Balik Zona Merah Krukut, Dapur Umum Micro Lockdown Wujud Saling Dukung Warga di Tengah Badai Covid-19

Di Balik Zona Merah Krukut, Dapur Umum Micro Lockdown Wujud Saling Dukung Warga di Tengah Badai Covid-19

Megapolitan
'Street Race' Perdana di Ancol Rampung, Pembalap: Dulu Kucing-kucingan dengan Polisi, Sekarang Difasilitasi

"Street Race" Perdana di Ancol Rampung, Pembalap: Dulu Kucing-kucingan dengan Polisi, Sekarang Difasilitasi

Megapolitan
Belasan Sekolah Ditutup akibat Covid-19, Disdik DKI Jakarta: Tak Ada Perubahan Kebijakan PTM 100 Persen

Belasan Sekolah Ditutup akibat Covid-19, Disdik DKI Jakarta: Tak Ada Perubahan Kebijakan PTM 100 Persen

Megapolitan
Guncangan Gempa Magnitudo 5,4 di Bayah Banten Pagi Ini Terasa hingga Jakarta Timur

Guncangan Gempa Magnitudo 5,4 di Bayah Banten Pagi Ini Terasa hingga Jakarta Timur

Megapolitan
Mengapa Pemprov DKI Ngotot Gelar PTM meski Sudah Muncul Kasus Covid-19 di 15 Sekolah? Ini Alasannya

Mengapa Pemprov DKI Ngotot Gelar PTM meski Sudah Muncul Kasus Covid-19 di 15 Sekolah? Ini Alasannya

Megapolitan
Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok di Jakarta Utara, Polisi Amankan Seorang Pelaku

Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok di Jakarta Utara, Polisi Amankan Seorang Pelaku

Megapolitan
Kronologi Melesatnya Omicron di Jakarta, Capai 720 Kasus dalam Sebulan

Kronologi Melesatnya Omicron di Jakarta, Capai 720 Kasus dalam Sebulan

Megapolitan
Rencana Kenaikan Tarif KRL Rp 2.000 untuk 25 Kilometer Pertama Tuai Pro dan Kontra

Rencana Kenaikan Tarif KRL Rp 2.000 untuk 25 Kilometer Pertama Tuai Pro dan Kontra

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.