Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Kompas.com - 30/11/2020, 21:08 WIB
Debat kandidat Pilkada Depok, Senin (30/11/2020). Tangkapan layar YouTube Kompas TVDebat kandidat Pilkada Depok, Senin (30/11/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wakil wali kota nomor urut 2 Depok, Imam Budi Hartono, menyindir lawannya, calon wali kota nomor urut 1, Pradi Supriatna, karena menyampaikan jawaban yang tak ada hubungannya dengan pertanyaan Imam.

Mulanya, Imam bertanya soal rencana Pradi jika kelak terpilih, dalam menggenjot angka universal health coverage (UHC/pemerataan akses kesehatan) di Depok dalam debat publik putaran kedua yang diselenggarakan Senin (30/11/2020).

"Pemerintah pusat memiliki komitmen dan target pencapaian UHC bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019 ditargetkan minimal 95 persen. Namun target tersebut belum tercapai dan di Depok sendiri pencapaian kita baru mencapai 84 persen," kata Imam yang kali ini tampil sendiri karena pasangannya, Mohammad Idris, sedang dikarantina lantaran positif Covid-19.

Pradi justru bicara panjang-lebar soal UMKM.

Baca juga: Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Padahal, ia dan pasangannya, Afifah Alia, punya program unggulan berupa berobat gratis di puskesmas dan RSUD Kota Depok menggunakan KTP Depok.

"Kami dalam kondisi ini tentunya tetap akan konsisten dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kami akan memberikan bantuan bantuan permodalan minimal Rp 5 juta kepada warga Depok untuk memulai usaha setelah mengikuti pelatihan-pelatihan," jawab Pradi.

"Kami akan permudah proses perizinan tentunya di UMKM. Kemudian juga saudara dan anak muda yang milenial, kita tahu bahwa Kota Depok ini adalah termasuk kota pengguna aplikasi tertinggi di Jawa Barat, bahkan di Indonesia," tambahnya.

"Pola-pola seperti ini ya kita lakukan kegiatan kegiatan offline maupun online dan ini saya pikir menjadi salah satu solusi di era pandemi ini," ucap wakil wali kota petahana itu.

Baca juga: Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Sontak, blunder ini jadi celah bagi Imam untuk melakukan serangan balik.

"Pak Pradi, yang dijawab tidak sesuai apa yang saya tanyakan, padahal Pak Pradi sudah menjabat selama lima tahun," ujar Imam.

"Di Depok, kami masih mencatat 91.000 jiwa kurang yang mampu belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan," lanjut politikus PKS itu.

Sebagai informasi, Pilkada Depok 2020 menjadi ajang tempur dua kandidat petahana.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono, yang telah dua periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Baca juga: Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP serta Partai Berkarya di luar parlemen.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil Idris saat ini di pemerintahan, akan berusaha mendepak mantan kompatriotnya itu lewat pilkada.

Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019.

Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari 33 partai di DPRD Kota Depok, yakni Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI, serta tujuh partai lain di luar parlemen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituduh Gelapkan Aset Rp 30 Miliar, Pemilik Perusahaan Culik dan Aniaya Direktur

Dituduh Gelapkan Aset Rp 30 Miliar, Pemilik Perusahaan Culik dan Aniaya Direktur

Megapolitan
Museum dan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Jakarta Mulai Dibuka Lagi

Museum dan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Jakarta Mulai Dibuka Lagi

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Sita 144 Ton Ganja dari Ladang di Mandailing Natal

Polres Jakarta Barat Sita 144 Ton Ganja dari Ladang di Mandailing Natal

Megapolitan
Fakta Pelecehan oleh Lurah di Bekasi, Pelaku Sebut Bercanda hingga Korban Mengaku Dikunci

Fakta Pelecehan oleh Lurah di Bekasi, Pelaku Sebut Bercanda hingga Korban Mengaku Dikunci

Megapolitan
Hari Ini, 86 Aparat Polres Jakbar Terima Vaksinasi Covid-19

Hari Ini, 86 Aparat Polres Jakbar Terima Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Jalani Vaksinasi, Target 4.300 Orang

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Jalani Vaksinasi, Target 4.300 Orang

Megapolitan
Soal Hasil Kajian Penjualan Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI: Begitu Ada Permintaan Resmi, Kami Kirim

Soal Hasil Kajian Penjualan Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI: Begitu Ada Permintaan Resmi, Kami Kirim

Megapolitan
LRT Jakarta Buka Lowongan Pekerjaan untuk 12 Posisi, Ini Panduan Cara Mendaftar

LRT Jakarta Buka Lowongan Pekerjaan untuk 12 Posisi, Ini Panduan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pencuri di Perumahan Mewah di Tangsel Ditembak Polisi, Satu Pelaku Kabur

Pencuri di Perumahan Mewah di Tangsel Ditembak Polisi, Satu Pelaku Kabur

Megapolitan
Pemprov DKI Enggan Komentari Status Lahan Rumah DP Rp 0 Terkait Dugaan Korupsi

Pemprov DKI Enggan Komentari Status Lahan Rumah DP Rp 0 Terkait Dugaan Korupsi

Megapolitan
Direktur Diculik Pemilik Perusahaan, Korban Dianiaya dan Disuruh Minum Air Kencing

Direktur Diculik Pemilik Perusahaan, Korban Dianiaya dan Disuruh Minum Air Kencing

Megapolitan
Polisi Tangkap 9 Anggota Mafia Tanah yang Ancam Warga di Kemayoran

Polisi Tangkap 9 Anggota Mafia Tanah yang Ancam Warga di Kemayoran

Megapolitan
Tak Ada Ganjil Genap di Kota Bogor Saat Libur Panjang Akhir Pekan Ini

Tak Ada Ganjil Genap di Kota Bogor Saat Libur Panjang Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Komunitas Pesepeda Sebut Masih Ada Jalur Sepeda Kurang Layak di Jakarta

Komunitas Pesepeda Sebut Masih Ada Jalur Sepeda Kurang Layak di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Pengumuman Resmi KPK untuk Tindak Lanjuti Penonaktifan Dirut Sarana Jaya

Pemprov DKI Tunggu Pengumuman Resmi KPK untuk Tindak Lanjuti Penonaktifan Dirut Sarana Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X