Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adu Kartu dan Janji Jor-joran Dana Bantuan di Debat Kedua Pilkada Depok

Kompas.com - 01/12/2020, 05:52 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

Dana kelurahan vs dana RW

Pradi-Afifah punya program Rp 500 juta untuk masing-masing RW di Depok, sedangkan Idris-Imam mengandalkan program Rp 5 miliar yang bakal dialokasikan bagi setiap kelurahan.

Belum jelas bagaimana mekanisme dana raksasa itu bakal digelontorkan, namun kedua kubu terlibat saling serang pada debat publik putaran kedua kemarin.

Perdebatan dimulai ketika Afifah bertanya soal isu keolahragaan di Depok, yang lalu dijawab Imam dengan dana Rp 5 miliar Kelurahan yang dapat dipakai untuk memugar lapangan di RT/RW.

Jawaban itu jadi amunisi Pradi untuk balik menyerang.

"Menyangkut apa yang disampaikan beliau Rp 5 miliar, bagaimana kalau di 1 kelurahan ada lebih daripada 10-20 RW?" ujar politikus Gerindra itu.

Menurutnya, dana besar yang digelontorkan untuk kelurahan tidak adil karena jumlah RW di setiap kelurahan tidak sama, ada yang sedikit, ada yang banyak.

"Maka kami dengan Rp 500 juta per RW, saya pikir ini akan lebih adil dan lebih merata. Kegiatan-kegiatan kepemudaan dan sebagainya, infrastruktur sosial-ekonomi ini, RT dan RW tahu persis kondisi di lapangan maka kami berikan kesempatan," lanjut wakil wali kota petahana itu.

Namun, Imam balik menyerang pula. Menurutnya, dana untuk RW tidak kompatibel dari segi aturan.

"Bang Pradi, di dalam struktur kepemimpinan pemerintahan, terendah adalah kelurahan," ujar Imam yang sudah kenyang pengalaman di parlemen.

"Jika bantuan diberikan kepada RW, maka ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak akan bisa dilaksanakan terhadap program kerja bantuan ke RW maupun ke RT," ujar dia.

Pilkada Depok yang akan dihelat 9 Desember 2020 menjadi ajang tempur 2 kandidat petahana.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah dua periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP serta Partai Berkarya di luar parlemen.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil Idris saat ini di pemerintahan, akan berusaha mendepak mantan kompatriotnya itu lewat pilkada.

Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari 33 partai di DPRD Kota Depok, yakni Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI, serta 7 partai lain di luar parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com