Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Kompas.com - 01/12/2020, 20:30 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya Teresa Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendapatan atau gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Jika dibagi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) yang diperoleh Kompas.com, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Data yang diperoleh Kompas.com dibenarkan oleh Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar.

Michael menyatakan bahwa DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran tersebut.

"Betul, yang ini yang kami tolak," kata Michael, mengonfirmasi data rancangan anggaran RKT yang dikirimkan Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Dia mengatakan, DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran itu karena keadaan ekonomi saat ini masih kritis akibat pandemi Covid-19.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak," kata dia.

DPW PSI DKI Jakarta telah memerintahkan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk menolak anggaran tersebut.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.

Baca juga: Anggaran Kegiatan Anggota DPRD DKI Capai Rp 888,68 Miliar, PSI: Kami Tak Setuju

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan

4. Tunjangan jabatan: RP 3.262.500 per bulan

5. Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan

6. Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan

7. Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan

8. Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan

9. Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan

10. Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

1. Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan

2. Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan

3. Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan

4. Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan

5. Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan

6. Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan

7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Baca juga: Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Pendapatan tidak langsung (2):

1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

3. Tunjangan reses: 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan

2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan

3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan

4. Reses: 960.000.000 per tahun

Total: 4.320.000.000 dalam satu tahun

Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000

Baca juga: Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Dengan usulan pendapatan setiap anggota Dewan Rp 8,38 miliar per tahun, maka anggaran pendapatan untuk 106 anggota Dewan sebesar Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000.

Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar itu tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI, tetapi juga memuat seluruh kegiatan anggota Dewan selama satu tahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji anggota Dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan, mantap dong," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar tersebut masih berbentuk draf usulan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Megapolitan
Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Megapolitan
Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Megapolitan
Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Megapolitan
Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Megapolitan
Dihubungi Anak Buah John Kei, Putra Nus Kei: Bung John Mau Bunuh Bapak

Dihubungi Anak Buah John Kei, Putra Nus Kei: Bung John Mau Bunuh Bapak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Siap Terapkan Pembelajaran Tatap Muka Juli Mendatang

Pemkot Tangerang Siap Terapkan Pembelajaran Tatap Muka Juli Mendatang

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI: Anggota Dewan Minta Keluarga Ikut Divaksin Covid-19

Pimpinan DPRD DKI: Anggota Dewan Minta Keluarga Ikut Divaksin Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Bersyukur Jakarta Keluar dari Zona Merah

Wagub DKI Bersyukur Jakarta Keluar dari Zona Merah

Megapolitan
Mimpi Ibu Guru Siti Noorzanah, Bisa Mengajar Tatap Muka Sebelum Pensiun

Mimpi Ibu Guru Siti Noorzanah, Bisa Mengajar Tatap Muka Sebelum Pensiun

Megapolitan
Pemprov DKI Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

Pemprov DKI Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

Megapolitan
Mantan Anak Buah Mengaku Pernah Diperintah John Kei Tagih Rp 1 Miliar ke Nus Kei

Mantan Anak Buah Mengaku Pernah Diperintah John Kei Tagih Rp 1 Miliar ke Nus Kei

Megapolitan
Ketika Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Turut Masuk Vaksinasi Tahap 2 saat Vaksin Covid-19 Masih Terbatas...

Ketika Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Turut Masuk Vaksinasi Tahap 2 saat Vaksin Covid-19 Masih Terbatas...

Megapolitan
Wagub DKI: Penjualan Saham Perusahaan Bir Pemenuhan Janji Anies

Wagub DKI: Penjualan Saham Perusahaan Bir Pemenuhan Janji Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X