DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 02/12/2020, 07:05 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta terungkap ke publik setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) memerintahkan fraksinya di DPRD DKI menolak usulan kenaikan anggaran dalam rencana kerja tahunan (RKT).

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak layak para anggota dewan meminta kenaikan pendapatan di saat sedang krisis akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini, keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael, Selasa (1/12/2020).

Usulan anggaran RKT itu sebesar Rp 888 miliar. Anggaran tersebut merupakan anggaran rencana kerja tahunan yang akan dikantongi 106 anggota dewan selama tahun 2021. Dengan demikian, setiap anggota DPRD DKI akan mendapat sekitar Rp 8,3 miliar setahun.

Baca juga: Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Saat ini, sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta, sehingga gaji bersihnya Rp 111 juta atau total Rp 1,3 miliar setahun.

Namun, itu hanya jenis pendapatan langsung. DPRD DKI masih punya pendapatan tidak langsung dan biaya untuk kegiatan reses. 

Michael menilai, anggota DPRD DKI semestinya memberikan keteladanan kepada masyarakat Jakarta yang saat ini sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Itu sebabnya, PSI menolak kenaikan anggaran tersebut dan memerintahkan Fraksi PSI di DPRD DKI juga menolak kenaikan tersebut.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata dia.

PSI disebut setuju di dalam rapat

Pernyataan DPW PSI itu dimentahkan Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Ini: Gadis 15 Tahun Bunuh Anak Tetangga Terinspirasi dari Film Chucky

Sejarah Hari Ini: Gadis 15 Tahun Bunuh Anak Tetangga Terinspirasi dari Film Chucky

Megapolitan
Berkait Lurah Cabul di Bekasi, Kompolnas Ingatkan Polisi agar Tak Tebang Pilih Usut Kasus

Berkait Lurah Cabul di Bekasi, Kompolnas Ingatkan Polisi agar Tak Tebang Pilih Usut Kasus

Megapolitan
Manfaatkan Celah, Pembantu hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Manfaatkan Celah, Pembantu hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
7 Tahun Lalu, Sakit Hati dan Cemburu Melatarbelakangi Pembunuhan Ade Sara

7 Tahun Lalu, Sakit Hati dan Cemburu Melatarbelakangi Pembunuhan Ade Sara

Megapolitan
Guru Harapkan Belajar Tatap Muka, Pemkot Tangsel Tunggu Keputusan Pusat

Guru Harapkan Belajar Tatap Muka, Pemkot Tangsel Tunggu Keputusan Pusat

Megapolitan
Wali Kota Ali Maulana Buka Pelaksanaan Vaksinasi ASN, TNI-Polri di Jakarta Utara

Wali Kota Ali Maulana Buka Pelaksanaan Vaksinasi ASN, TNI-Polri di Jakarta Utara

Megapolitan
Soal Virus Corona Varian B.1.1.7, Wali Kota Depok Tunggu Arahan Resmi Kemenkes

Soal Virus Corona Varian B.1.1.7, Wali Kota Depok Tunggu Arahan Resmi Kemenkes

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 bagi ASN TNI-Polri di Jakarta Utara Mulai 8 Maret 2021

Vaksinasi Covid-19 bagi ASN TNI-Polri di Jakarta Utara Mulai 8 Maret 2021

Megapolitan
Komnas Perempuan Pertanyakan Lambannya Polisi Usut Kasus Lurah Cabul di Bekasi

Komnas Perempuan Pertanyakan Lambannya Polisi Usut Kasus Lurah Cabul di Bekasi

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning Penyebaran Covid-19, Wali Kota Airin: Jangan Jemawa

Tangsel Masuk Zona Kuning Penyebaran Covid-19, Wali Kota Airin: Jangan Jemawa

Megapolitan
Terseret Dugaan Pelecehan Seksual, Lurah di Bekasi Dibina oleh Pemkot

Terseret Dugaan Pelecehan Seksual, Lurah di Bekasi Dibina oleh Pemkot

Megapolitan
Bandar Narkotika yang Ditangkap Polisi Punya Belasan Hektar Ladang Ganja di Mandailing Natal

Bandar Narkotika yang Ditangkap Polisi Punya Belasan Hektar Ladang Ganja di Mandailing Natal

Megapolitan
Penganiayaan 26 Jam oleh Sepasang Kekasih yang Terbakar Cemburu hingga Bunuh Ade Sara

Penganiayaan 26 Jam oleh Sepasang Kekasih yang Terbakar Cemburu hingga Bunuh Ade Sara

Megapolitan
Pemkot Tangerang Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Rampung Hari Ini

Pemkot Tangerang Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Rampung Hari Ini

Megapolitan
Polisi Lambat Tangani Kasus Lurah Diduga Cabul di Bekasi, Komnas Perempuan: Bisa Perburuk Kondisi Korban

Polisi Lambat Tangani Kasus Lurah Diduga Cabul di Bekasi, Komnas Perempuan: Bisa Perburuk Kondisi Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X