DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta terungkap ke publik setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memerintahkan fraksinya di DPRD DKI menolak usulan kenaikan anggaran dalam rencana kerja tahunan (RKT).

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak layak para anggota dewan meminta kenaikan pendapatan di saat sedang krisis akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini, keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael, Selasa (1/12/2020).

Usulan anggaran RKT itu sebesar Rp 888 miliar. Anggaran tersebut merupakan anggaran rencana kerja tahunan yang akan dikantongi 106 anggota dewan selama tahun 2021. Dengan demikian, setiap anggota DPRD DKI akan mendapat sekitar Rp 8,3 miliar setahun.

Baca juga: Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Saat ini, sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta, sehingga gaji bersihnya Rp 111 juta atau total Rp 1,3 miliar setahun.

Namun, itu hanya jenis pendapatan langsung. DPRD DKI masih punya pendapatan tidak langsung dan biaya untuk kegiatan reses. 

Michael menilai, anggota DPRD DKI semestinya memberikan keteladanan kepada masyarakat Jakarta yang saat ini sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Itu sebabnya, PSI menolak kenaikan anggaran tersebut dan memerintahkan Fraksi PSI di DPRD DKI juga menolak kenaikan tersebut.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata dia.

PSI disebut setuju di dalam rapat

Pernyataan DPW PSI itu dimentahkan Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Dia geram dengan sikap Fraksi PSI yang menyetujui anggaran RKT senilai Rp 888,6 miliar itu di dalam rapat, Namun di luar rapat berkoar-koar bahwa mereka menolak anggaran itu.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik kemarin.

Dia juga menjelaskan, anggaran fantastis tersebut merupakan anggaran kegiatan 106 anggota dewan selama satu tahun dan bukan gaji bersih mereka.

Politikus Gerindra itu meminta PSI menolak di dalam rapat dan berdebat secara baik, bukan setuju di dalam rapat tetapi malah tidak setuju saat di luar rapat.

Baca juga: Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

"Perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat di dalam (rapat), tidak perlu pencitraan menolak RKT," kata dia.

Michael menegaskan, Fraksi PSI sudah berencana untuk menolak kenaikan anggaran itu saat akan dibahas di dalam rapat paripurna nanti.

"Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," kata dia.

Rincian usulan anggaran kenaikan RKT 2021

Pendapatan setiap anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan jadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Jika dibagi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Berdasarkan data rancangan anggaran RKT yang diperoleh Kompas.com, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi, dan reses. 

Data yang diperoleh Kompas.com dibenarkan Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar. Michael menyatakan, DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran tersebut.

"Betul, yang ini yang kami tolak," kata Michael, kemarin.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

1. Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan
2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan
3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan
4. Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500 per bulan
5. Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan
6. Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan
7. Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan
8. Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan
9. Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan
10. Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total sebanyak Rp 173.249.250 per bulan dan setahun sebesar Rp 2.078.991.000

2. Pendapatan tidak langsung (1):

1. Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan
2. Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan
3. Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan
4. Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan
5. Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan
6. Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan
7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total Rp 143.400.000 per bulan, dan dalam setahun Rp 1.720.800.000

3. Pendapatan tidak langsung (2):

1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
3. Tunjangan reses: 144.000.000 dalam satu tahun

Total Rp 264.000.000 dalam satu tahun

4. Kegiatan sosialisasi dan reses:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
4. Reses: 960.000.000 per tahun

Total Rp 4.320.000.000 dalam setahun

Total semua pendapatan anggota DPRD DKI dalam setahun adalah Rp 8.383.791.000 (Rp 8,3 miliar).