Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

Kompas.com - 02/12/2020, 12:12 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diusulkan naik gaji pada 2021 mendatang. Tak tanggung-tanggung, nilai total gaji per tahun yang masuk ke kantong anggota dewan bakal mencapai Rp 8,38 miliar.

Melihat nilai itu, banyak warga DKI Jakarta yang mengernyitkan dahi. Mereka heran dengan sikap anggota DPRD yang masih berupaya menguntungkan diri sendiri di tengah pandemi Covid-19.

Ayu Rentama Siregar, misalnya. Mantan karyawan bank ini mengaku tak terima dengan wacana kenaikan gaji anggota DPRD.

"Luar biasa ya, masih banyak yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tapi masih sempat-sempatnya anggota DPRD kita naikkin gaji," kata dia saat dihubungi, Selasa (2/12/2020).

Baca juga: Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Menurut dia, sejauh ini kinerja anggota DPRD DKI Jakarta belum terasa dalam satu tahun terakhir menjabat. Bahkan selama pandemi Covid-19, Septi merasa tidak ada campur tangan anggota DPRD untuk membantu meringankan beban hidupnya.

"Seharusnya anggaran fokus kepada bantuan rakyat. Orang banyak usaha yang tutup dan PHK di mana-mana kok. Ini malah ngebet naikkin gaji," kata dia.

Pendapat yang sama juga diutarakan Debora Astrid. Menurut dia, anggaran tersebut lebih tepat disalurkan kepada warga yang mau menjalankan usaha. Debora menilai banyak korban PHK yang kesulitan menjalankan usaha karena kurang modal.

Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik Jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

"Dan pembagian dananya seharusnya tepat sasaran. Jangan kepada warga yang berpura-pura mau mengajukan usaha tapi modalnya malah dipakai sendiri. Tolong pemerintah lebih jernih pikirannya untuk menggunakan dana," terang Debora.

Selain bantuan materil, anggaran tersebut seharusnya juga dialirkan untuk biaya pemeriksaan kesehatan masyarakat.

Pendapat itu datang dari Hanif Adrian. Warga Jakarta Timur itu menilai anggaran kenaikan gaji DPRD seharusnya dialirkan untuk biaya tes swab atau rapid gratis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Megapolitan
Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Megapolitan
Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Megapolitan
Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Megapolitan
Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDIP Sebut Sejak Awal Memang Bermasalah

Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDIP Sebut Sejak Awal Memang Bermasalah

Megapolitan
Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Megapolitan
Polisi Selidiki Kematian Pria yang Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas, Korban Diotopsi

Polisi Selidiki Kematian Pria yang Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas, Korban Diotopsi

Megapolitan
30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X