Kompas.com - 02/12/2020, 16:26 WIB
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkap tidak ada kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta dalam usulan rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta

Namun, Basri kemudian mengatakan bahwa yang mengalami kenaikan adalah tunjangan saja.

"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik, yang naik itu tunjangan yang sesuai dengan ketentuan dan batasan serta aturannya," kata Basri saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik Jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Basri mengatakan, tidak bisa seenaknya dikatakan pendapatan DPRD DKI naik, karena tunjangan yang diperoleh DPRD DKI sudah tiga tahun tidak dinaikkan.

Tunjangan yang tiga tahun tidak mengalami penyesuaian itulah, kata Basri, yang kini disesuaikan dan mengalami peningkatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tunjangan sendiri sudah hampir 3 tahun belum ada penyesuaian lagi, itu yang kita naikkan," kata Basri.

Dia menilai wajar terjadi kenaikan karena kegiatan dewan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itulah yang banyak dinaikan dan semua dana dikelola oleh sekertaris dewan bukan anggota.

Baca juga: Diusulkan Naik, Ini Bedanya Besaran Gaji Anggota DPRD DKI Tahun 2020 dengan 2021

"Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kita perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibuka hingga Selasa Besok, Layanan Kesehatan Hewan Drive Thru Gratis untuk Warga Jakut

Dibuka hingga Selasa Besok, Layanan Kesehatan Hewan Drive Thru Gratis untuk Warga Jakut

Megapolitan
Patung Jakob Oetama dan PK Ojong Diabadikan sebagai Pengingat Semangat Kebangsaan

Patung Jakob Oetama dan PK Ojong Diabadikan sebagai Pengingat Semangat Kebangsaan

Megapolitan
Tiga dari Delapan Tersangka Begal di Kalideres Masih di Bawah Umur

Tiga dari Delapan Tersangka Begal di Kalideres Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Tinggal Seorang, Beban Kerja Nakes Berkurang

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Tinggal Seorang, Beban Kerja Nakes Berkurang

Megapolitan
Stasiun MRT Bundaran HI Punya Dua Unit Troli untuk Sepeda Non-lipat

Stasiun MRT Bundaran HI Punya Dua Unit Troli untuk Sepeda Non-lipat

Megapolitan
Dinilai Susupkan Agenda Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Diancam Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Dinilai Susupkan Agenda Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Diancam Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Megapolitan
Demo Memanas Lagi, Massa Mahasiswa Merangsek Dekati Gedung KPK, Polisi Buat Barikade

Demo Memanas Lagi, Massa Mahasiswa Merangsek Dekati Gedung KPK, Polisi Buat Barikade

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Petugas hingga Masyarakat Gotong Royong Gerebek Lumpur dan Sampah Kali KBN Cilincing

Antisipasi Banjir, Petugas hingga Masyarakat Gotong Royong Gerebek Lumpur dan Sampah Kali KBN Cilincing

Megapolitan
143 Sekolah di Jakbar Akan Gelar PTM Tahap Dua Mulai 1 Oktober

143 Sekolah di Jakbar Akan Gelar PTM Tahap Dua Mulai 1 Oktober

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Lakukan Tes PCR di SMP yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Dinkes Kota Tangerang Lakukan Tes PCR di SMP yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Disebut Sisipkan Agenda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Secara Ilegal

Ketua DPRD DKI Disebut Sisipkan Agenda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Secara Ilegal

Megapolitan
Pelaku Begal di Kalideres Mulanya Hendak Tawuran, Janjian Kumpul lewat Media Sosial

Pelaku Begal di Kalideres Mulanya Hendak Tawuran, Janjian Kumpul lewat Media Sosial

Megapolitan
Pertama Kali Selama Pandemi, Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hanya Karantina Seorang Pasien

Pertama Kali Selama Pandemi, Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hanya Karantina Seorang Pasien

Megapolitan
Video Viral Penusukan di Hankam Cibubur, Polisi Lakukan Penyelidikan

Video Viral Penusukan di Hankam Cibubur, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Luhut Serahkan Bukti Pernyataan Haris Azhar dan Fatia yang Disebutnya Fitnah

Diperiksa Polisi, Luhut Serahkan Bukti Pernyataan Haris Azhar dan Fatia yang Disebutnya Fitnah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.