Fraksi Golkar: Gaji DPRD DKI Tidak Naik, yang Naik Itu Tunjangan

Kompas.com - 02/12/2020, 16:26 WIB
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkap tidak ada kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta dalam usulan rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta

Namun, Basri kemudian mengatakan bahwa yang mengalami kenaikan adalah tunjangan saja.

"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik, yang naik itu tunjangan yang sesuai dengan ketentuan dan batasan serta aturannya," kata Basri saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik Jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Basri mengatakan, tidak bisa seenaknya dikatakan pendapatan DPRD DKI naik, karena tunjangan yang diperoleh DPRD DKI sudah tiga tahun tidak dinaikkan.

Tunjangan yang tiga tahun tidak mengalami penyesuaian itulah, kata Basri, yang kini disesuaikan dan mengalami peningkatan.

"Tunjangan sendiri sudah hampir 3 tahun belum ada penyesuaian lagi, itu yang kita naikkan," kata Basri.

Dia menilai wajar terjadi kenaikan karena kegiatan dewan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itulah yang banyak dinaikan dan semua dana dikelola oleh sekertaris dewan bukan anggota.

Baca juga: Diusulkan Naik, Ini Bedanya Besaran Gaji Anggota DPRD DKI Tahun 2020 dengan 2021

"Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kita perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Megapolitan
Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Megapolitan
Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Megapolitan
Bocah 5 Tahun Diserang Monyet Liar di Perumahan Puspitek, Luka 23 Jahitan

Bocah 5 Tahun Diserang Monyet Liar di Perumahan Puspitek, Luka 23 Jahitan

Megapolitan
Jadi Penyintas Covid-19, Wali Kota Depok Donasikan Plasma Konvalesen

Jadi Penyintas Covid-19, Wali Kota Depok Donasikan Plasma Konvalesen

Megapolitan
Jasad Perempuan Mengambang di Danau Kabupaten Bekasi, Korban Alami Gangguan Jiwa

Jasad Perempuan Mengambang di Danau Kabupaten Bekasi, Korban Alami Gangguan Jiwa

Megapolitan
Pimpinan Komisi E Nilai Pemprov DKI Tak Miliki Langkah Konkret Penanganan Covid-19

Pimpinan Komisi E Nilai Pemprov DKI Tak Miliki Langkah Konkret Penanganan Covid-19

Megapolitan
Jakarta Berpotensi Banjir Bandang 2 Hari ke Depan, Ini Panduan Kesiapsiagaan Menghadapinya

Jakarta Berpotensi Banjir Bandang 2 Hari ke Depan, Ini Panduan Kesiapsiagaan Menghadapinya

Megapolitan
Dalam Tiga Hari, Tambah 1.418 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi

Dalam Tiga Hari, Tambah 1.418 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Penjual Satwa Dilindungi

Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Penjual Satwa Dilindungi

Megapolitan
Tertibkan Mobil Parkir Liar di Sawah Besar, Petugas Dihalangi Anggota Ormas

Tertibkan Mobil Parkir Liar di Sawah Besar, Petugas Dihalangi Anggota Ormas

Megapolitan
Pemprov DKI Menjawab Kebingungan soal BST, Mulai dari Jadwal hingga Lokasi Distribusi Bantuan

Pemprov DKI Menjawab Kebingungan soal BST, Mulai dari Jadwal hingga Lokasi Distribusi Bantuan

Megapolitan
RSUD Depok Sebut Pasien Suspek Covid-19 Menumpuk di IGD

RSUD Depok Sebut Pasien Suspek Covid-19 Menumpuk di IGD

Megapolitan
PPKM Belum Berhasil, Setiap Hari RS UI Dapat 30 Rujukan Pasien Covid-19

PPKM Belum Berhasil, Setiap Hari RS UI Dapat 30 Rujukan Pasien Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X