Kompas.com - 03/12/2020, 14:20 WIB
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengkritik usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta di tengah kondisi pandemi dan resesi.

Ia membandingkan dengan kondisi buruh di DKI Jakarta yang tak seluruhnya mendapatkan kenaikan gaji karena terdampak pandemi.

"Menurut saya kalau pemerintah bisa menaikkan gaji anggota dewan, harusnya berlaku juga ke buruh. Kami dukung saja apa yang terbaik untuk pejabat negara karena mereka bekerja untuk negara. Tapi harusnya gaji buruh juga naik dong," kata Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Tak semua buruh DKI mendapatkan kenaikan upah pada tahun depan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi secara asimetris.

Hanya perusahaan yang tak terdampak pandemi yang wajib menaikkan UMP

sebesar 3,27 persen. Di sisi lain, gaji anggota DPRD DKI diusulkan naik hingga mencapai Rp Rp 698,6 juta per bulan.

Baca juga: Kala Anggota DPRD DKI Ingin Naikkan Tunjangan Saat Warga Miskin Ibu Kota dan Pengangguran Bertambah

"Gaji buruh di DKI Jakarta aja hanya naik Rp 200.000 ya, itu pun masih ada peluang pengusaha akan mengajukan penangguhan upah ke Anies," kata Jumisih.

Jika Gubernur Anies Baswedan tak bisa mewujudkan kesejahteraan buruh di DKI, maka ia berharap Pemprov DKI tak menyetujui usulan kenaikan gaji anggota DPRD itu.

"Saya berharap pemerintah tak lakukan diskriminasi ke warga negaranya. Dewan maupun buruh di pabrik kan sama-sama warga negara yang punya hak untuk mendapat kesejahteraan," ujar dia.

Baca juga: Usulan Gaji Anggota DPRD DKI Fantastis, Ini Perbandingan dengan DPR RI

Kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota DPRD DKI diusulkan melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021. Kenaikan RKT itu akan berdampak pada besaran uang yang peroleh masing-masing anggota DPRD selama satu tahun anggaran.

Rancangan anggaran RKT 2021 mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Artinya, setiap anggota dewan akan mengantongi uang sebesar Rp 8,3 miliar dalam setahun atau Rp 689 juta per bulan jika usulan anggaran itu lolos.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Dini Hari Tadi, 2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta

Jumat Dini Hari Tadi, 2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta

Megapolitan
Pemkot Jakut Bikin Ormas Penggerak Tanggap Sampah, Diklaim untuk Tekan Pencemaran Lingkungan

Pemkot Jakut Bikin Ormas Penggerak Tanggap Sampah, Diklaim untuk Tekan Pencemaran Lingkungan

Megapolitan
Mahasiswa Akan Demo di Kawasan Patung Kuda, Sampaikan 6 Isu Selama Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin

Mahasiswa Akan Demo di Kawasan Patung Kuda, Sampaikan 6 Isu Selama Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Depok, dan Bekasi Diguyur Hujan pada Siang hingga Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Depok, dan Bekasi Diguyur Hujan pada Siang hingga Malam

Megapolitan
Air Tanah Tercemar Bakteri E-Coli, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Beri Perhatian

Air Tanah Tercemar Bakteri E-Coli, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Beri Perhatian

Megapolitan
Tim Ahli Cagar Budaya DKI Akan Panggil PT Transjakarta Soal Revitalisasi Halte Tosari-Bundaran HI

Tim Ahli Cagar Budaya DKI Akan Panggil PT Transjakarta Soal Revitalisasi Halte Tosari-Bundaran HI

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Lesti Kejora Laporkan Rizki Billar ke Polisi, Detail Pemanfaatan Pulau G Harus Merujuk Kerja Sama Swasta

[POPULER JABODETABEK] Lesti Kejora Laporkan Rizki Billar ke Polisi, Detail Pemanfaatan Pulau G Harus Merujuk Kerja Sama Swasta

Megapolitan
Pembangunan Halte Bundaran HI Diminta Disetop karena Ganggu Pandangan ke Patung Selamat Datang

Pembangunan Halte Bundaran HI Diminta Disetop karena Ganggu Pandangan ke Patung Selamat Datang

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Mal Kawasan Serpong

Polisi Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Mal Kawasan Serpong

Megapolitan
6 Lapangan Badminton di Kuningan

6 Lapangan Badminton di Kuningan

Megapolitan
6 Lapangan Futsal di Kuningan

6 Lapangan Futsal di Kuningan

Megapolitan
12 Lapangan Badminton di Jakarta Pusat

12 Lapangan Badminton di Jakarta Pusat

Megapolitan
8 Cafe Buat Kerja dan Nugas di Bekasi

8 Cafe Buat Kerja dan Nugas di Bekasi

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bogor

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bogor

Megapolitan
7 Cafe Buat Kerja dan Nugas di Blok M dan Sekitarnya

7 Cafe Buat Kerja dan Nugas di Blok M dan Sekitarnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.