Kompas.com - 03/12/2020, 14:20 WIB
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Buruh dari berbagai aliansi dan konfederasi berencana melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengkritik usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta di tengah kondisi pandemi dan resesi.

Ia membandingkan dengan kondisi buruh di DKI Jakarta yang tak seluruhnya mendapatkan kenaikan gaji karena terdampak pandemi.

"Menurut saya kalau pemerintah bisa menaikkan gaji anggota dewan, harusnya berlaku juga ke buruh. Kami dukung saja apa yang terbaik untuk pejabat negara karena mereka bekerja untuk negara. Tapi harusnya gaji buruh juga naik dong," kata Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Tak semua buruh DKI mendapatkan kenaikan upah pada tahun depan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi secara asimetris.

Hanya perusahaan yang tak terdampak pandemi yang wajib menaikkan UMP

sebesar 3,27 persen. Di sisi lain, gaji anggota DPRD DKI diusulkan naik hingga mencapai Rp Rp 698,6 juta per bulan.

Baca juga: Kala Anggota DPRD DKI Ingin Naikkan Tunjangan Saat Warga Miskin Ibu Kota dan Pengangguran Bertambah

"Gaji buruh di DKI Jakarta aja hanya naik Rp 200.000 ya, itu pun masih ada peluang pengusaha akan mengajukan penangguhan upah ke Anies," kata Jumisih.

Jika Gubernur Anies Baswedan tak bisa mewujudkan kesejahteraan buruh di DKI, maka ia berharap Pemprov DKI tak menyetujui usulan kenaikan gaji anggota DPRD itu.

"Saya berharap pemerintah tak lakukan diskriminasi ke warga negaranya. Dewan maupun buruh di pabrik kan sama-sama warga negara yang punya hak untuk mendapat kesejahteraan," ujar dia.

Baca juga: Usulan Gaji Anggota DPRD DKI Fantastis, Ini Perbandingan dengan DPR RI

Kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota DPRD DKI diusulkan melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021. Kenaikan RKT itu akan berdampak pada besaran uang yang peroleh masing-masing anggota DPRD selama satu tahun anggaran.

Rancangan anggaran RKT 2021 mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Artinya, setiap anggota dewan akan mengantongi uang sebesar Rp 8,3 miliar dalam setahun atau Rp 689 juta per bulan jika usulan anggaran itu lolos.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Megapolitan
Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Megapolitan
BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

Megapolitan
Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Megapolitan
Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Megapolitan
Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X