Kompas.com - 03/12/2020, 14:58 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengkritik usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

Ia menilai kenaikan gaji ini tidak pantas di tengah keadaan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

“Kalau dipaksakan kasihan rakyat, karena yang namanya gaji anggota dewan dengan kepala daerah itu rakyat yang menanggung,” kata Uchok saat dihubungi kompas.com, Rabu (3/12/2020).

Uchok mengatakan, di masa pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi ini, banyak rakyat kesulitan, bahkan mengalami pemecatan hubungan kerja. Karyawan yang tak dipecat juga banyak yang gajinya dipotong.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Sementara rakyat yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah bisnisnya tidak berjalan dengan baik.

Ia menilai DPRD harusnya melihat fakta-fakta tersebut sebelum mengusulkan kenaikan gaji.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"DPRD jangan jadi raja tega lah," kata Uchok.

Selain itu, Uchok juga menilai gaji dan tunjangan fantastis yang diterima anggota DPRD tidak sesuai dengan beban pekerjaan mereka.

Sebab, pada tahun depan, ia memprediksi pandemi belum tuntas dan ekonomi juga belum sepenuhnya berjalan pada tahun depan.

Baca juga: Kala Anggota DPRD DKI Ingin Naikkan Tunjangan Saat Warga Miskin Ibu Kota dan Pengangguran Bertambah

Kegiatan DPRD DKI pun diprediksi akan banyak yang belum berjalan. Oleh karena itu, Uchok menilai fungsi pengawasan dari DPRD DKI tidak akan terlalu dibutuhkan.

“Artinya lagi, anggota dewan tidak akan ada kerjaan besok. Apa yang mau diawasi?” katanya.

Kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota DPRD DKI diusulkan melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021. Kenaikan RKT itu akan berdampak pada besaran uang yang peroleh masing-masing anggota DPRD selama satu tahun anggaran.

Rancangan anggaran RKT 2021 mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Artinya, setiap anggota dewan akan mengantongi uang sebesar Rp 8,3 miliar dalam setahun atau Rp 689 juta per bulan jika usulan anggaran itu lolos.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras dan Angin Kencang di Cipete Selatan, Pohon Mangga Tumbang Timpa Mobil

Hujan Deras dan Angin Kencang di Cipete Selatan, Pohon Mangga Tumbang Timpa Mobil

Megapolitan
41 RT di Kota Bekasi Masuk Zona Kuning

41 RT di Kota Bekasi Masuk Zona Kuning

Megapolitan
Sidang Lanjutan Perkara Hoaks Babi Ngepet di Depok Ditunda

Sidang Lanjutan Perkara Hoaks Babi Ngepet di Depok Ditunda

Megapolitan
Asosiasi Pilot Garuda Minta Pemerintah Tinjau Ulang Syarat Penumpang Wajib Tes PCR

Asosiasi Pilot Garuda Minta Pemerintah Tinjau Ulang Syarat Penumpang Wajib Tes PCR

Megapolitan
Seluruh RT di DKI Jakarta Bebas dari Zona Merah dan Oranye Penyebaran Covid-19

Seluruh RT di DKI Jakarta Bebas dari Zona Merah dan Oranye Penyebaran Covid-19

Megapolitan
PT KCI: Sepeda Motor yang Tertabrak KRL di Tanah Abang Lewati Pelintasan Liar

PT KCI: Sepeda Motor yang Tertabrak KRL di Tanah Abang Lewati Pelintasan Liar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat Ada 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat Ada 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Antisipasi Fenomena La Nina,  Warga Kota Tangerang Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Antisipasi Fenomena La Nina, Warga Kota Tangerang Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Megapolitan
Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Megapolitan
Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Megapolitan
Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Megapolitan
Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Megapolitan
KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

Megapolitan
Update Korban Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang: Penumpang Luka Jadi 31 Orang

Update Korban Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang: Penumpang Luka Jadi 31 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.