Kompas.com - 03/12/2020, 20:29 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya Teresa Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Demokrat Achmad Nawawi mengatakan Fraksi Demokrat memilih untuk menyetujui rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang relatif fantastis senilai Rp 888 miliar.

Achmad mengatakan, Demokrat ikut dengan delapan fraksi yang ada di DPRD, termasuk PSI yang juga sudah menyatakan setuju di dalam rapat pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) RKT.

"Demokrat cenderung dengan delapan yang lain, sama lah. Hasilnya kan sudah disepakati seperti itu tidak bisa diingkari, (Demokrat) ikut," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/12/2020).

Namun Achmad menegaskan, angka anggaran RKT 2021 yang beredar belum tentu final. Usulan tersebut, kata dia, masih akan dievaluasi kembali setelah masuk ke Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Soal Kenaikan Gaji DPRD DKI, F-Demokrat: Bisa Tekor Kalo Enggak Naik

"Hasilnya seperti apa akan final di Kementerian Dalam Negeri nanti ya," kata dia.

Dia juga mengatakan alasan Demokrat setuju terhadap usulan tersebut karena nilai RKT masih jauh dibandingkan dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kalau digabung dengan anggaran itu dengan total APBD jangan-jangan hanya 1 persen," tutur Achmad.

Achmad juga membandingkan di daerah lain banyak kegiatan Dewan dibiayai oleh APBD lebih dari dua persen dari jumlah APBD secara keseluruhan.

"Sementara di daerah lain itu sampai dua persen dari APBD anggaran untuk Dewan, kita (DPRD DKI) sangat kecil," ujar dia.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Diketahui isu RKT 2021 senilai Rp 888 miliar mencuat setelah Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak jumlah RKT tersebut.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Ibu Tinggalkan Bayi Dua Bulan di Warung Karawaci, Selipkan Pesan 'Tolong Titip Anak Saya'

Seorang Ibu Tinggalkan Bayi Dua Bulan di Warung Karawaci, Selipkan Pesan "Tolong Titip Anak Saya"

Megapolitan
Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung Dimulai, Rambu-rambu Akan Dipasang

Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung Dimulai, Rambu-rambu Akan Dipasang

Megapolitan
Hingga April, 93.000-an Warga Kota Bogor Kelompok Prioritas Sudah Divaksin

Hingga April, 93.000-an Warga Kota Bogor Kelompok Prioritas Sudah Divaksin

Megapolitan
Kejar Sampai ke Riau, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita 5,9 Kilogram Sabu dalam Kemasan Teh

Kejar Sampai ke Riau, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita 5,9 Kilogram Sabu dalam Kemasan Teh

Megapolitan
Keluh Kesah Pekerja PO Bus soal Larangan Mudik Lebaran, Mencoba Maklum meski Kecewa

Keluh Kesah Pekerja PO Bus soal Larangan Mudik Lebaran, Mencoba Maklum meski Kecewa

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Dugaan Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru

Polisi Masih Selidiki Dugaan Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru

Megapolitan
Anggota TNI dan Polri Dikeroyok di Kebayoran Baru, Keterlibatan Oknum Diusut

Anggota TNI dan Polri Dikeroyok di Kebayoran Baru, Keterlibatan Oknum Diusut

Megapolitan
Kelompok Pemuda Dua RW di Tebet Bentrok, Satu Orang Kena Bacok

Kelompok Pemuda Dua RW di Tebet Bentrok, Satu Orang Kena Bacok

Megapolitan
Sering Perang Sarung Saat Sahur dan Bikin Resah, 18 Remaja Diamankan Polisi

Sering Perang Sarung Saat Sahur dan Bikin Resah, 18 Remaja Diamankan Polisi

Megapolitan
Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Megapolitan
Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Megapolitan
Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X