Minta Gaji DPRD Naik saat Pandemi, Demokrat: Cuma 1 Persen dari APBD DKI...

Kompas.com - 03/12/2020, 20:29 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya Teresa Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Demokrat Achmad Nawawi mengatakan Fraksi Demokrat memilih untuk menyetujui rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang relatif fantastis senilai Rp 888 miliar.

Achmad mengatakan, Demokrat ikut dengan delapan fraksi yang ada di DPRD, termasuk PSI yang juga sudah menyatakan setuju di dalam rapat pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) RKT.

"Demokrat cenderung dengan delapan yang lain, sama lah. Hasilnya kan sudah disepakati seperti itu tidak bisa diingkari, (Demokrat) ikut," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/12/2020).

Namun Achmad menegaskan, angka anggaran RKT 2021 yang beredar belum tentu final. Usulan tersebut, kata dia, masih akan dievaluasi kembali setelah masuk ke Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Soal Kenaikan Gaji DPRD DKI, F-Demokrat: Bisa Tekor Kalo Enggak Naik

"Hasilnya seperti apa akan final di Kementerian Dalam Negeri nanti ya," kata dia.

Dia juga mengatakan alasan Demokrat setuju terhadap usulan tersebut karena nilai RKT masih jauh dibandingkan dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kalau digabung dengan anggaran itu dengan total APBD jangan-jangan hanya 1 persen," tutur Achmad.

Achmad juga membandingkan di daerah lain banyak kegiatan Dewan dibiayai oleh APBD lebih dari dua persen dari jumlah APBD secara keseluruhan.

"Sementara di daerah lain itu sampai dua persen dari APBD anggaran untuk Dewan, kita (DPRD DKI) sangat kecil," ujar dia.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Diketahui isu RKT 2021 senilai Rp 888 miliar mencuat setelah Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak jumlah RKT tersebut.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Megapolitan
Polisi Selidiki Kematian Pria yang Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas, Korban Diotopsi

Polisi Selidiki Kematian Pria yang Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas, Korban Diotopsi

Megapolitan
30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

Megapolitan
Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X