Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/12/2020, 20:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyampaikan, apabila benar usulan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta benar berasal dari anggota Dewan, maka mereka tidak berempati terhadap kondisi warga Ibu Kota.

Sebab saat ini, Indonesia khususnya Jakarta sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19.

"Kalau itu usulan fraksi-fraksi atau anggota DPRD DKI sendiri, berarti mereka tidak punya sense of crisis dan tidak berempati terhadap warga DKI yang sedang mengalami kesulitan akibat pandemi covid-19," kata Misbah kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Misbah melanjutkan, DPRD DKI Jakarta seharusnya melakukan efisiensi belanja. Sebab APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021 diperkirakan belum pulih dari kontraksi pendapatan daerah akibat dampak dari pandemi Covid-19

"APBD DKI di 2021 saya yakin belum pulih dari terkontraksi pendapatan daerah, dampak dari pandemi," ucap Misbah.

Dengan demikian, anggota Dewan perlu memprioritaskan belanja yang bisa menciptakan peluang kerja serta menambah pendapatan bagi warga Ibu Kota.

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Artinya, masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Baca juga: Minta Tunjangan DPRD DKI Dinaikkan di Tengah Pandemi, F-Golkar: Niat Dewan Mulia

Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) yang diperoleh Kompas.com, usulan kenaikan gaji tersebut mencakup pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Dengan usulan kenaikan gaji setiap anggota Dewan sebesar Rp 8,38 miliar per tahun itu, maka anggaran pendapatan untuk 106 anggota Dewan sebesar Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000.

Berikut rincian usulan kenaikan gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta dalam rancangan anggaran RKT tahun 2021:

Baca juga: Gaji Anggota Dewan Diusulkan Naik, Pengamat: DPRD Jangan Jadi Raja Tega!

Pendapatan langsung:

Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan
Uang paket: Rp 225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan
Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500 per bulan
Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan
Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan
Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan
Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan
Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan
Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan
Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan
Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan
Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan
Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan
Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan
Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):

Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
Tunjangan reses: Rp 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
Reses: Rp 960.000.000 per tahun

Total: Rp 4.320.000.000 dalam satu tahun

Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oknum Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' Ditangkap Cepat, tapi Keluarga Korban Tak Diberitahu

Oknum Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" Ditangkap Cepat, tapi Keluarga Korban Tak Diberitahu

Megapolitan
Ribut Pelanggan Parkir Liar Depan Rumah Warga, Kedai Bakmi Kwitang Batasi 'Dine-In'

Ribut Pelanggan Parkir Liar Depan Rumah Warga, Kedai Bakmi Kwitang Batasi "Dine-In"

Megapolitan
Duduk Perkara Fortuner Berpelat Polri Tabrak Pemotor di Rawamangun: Sopir Terobos Lampu Merah, Pemotor 'Ngebut'

Duduk Perkara Fortuner Berpelat Polri Tabrak Pemotor di Rawamangun: Sopir Terobos Lampu Merah, Pemotor 'Ngebut'

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Megapolitan
Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Naik 'Skywalk' Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online'

[POPULER JABODETABEK] Naik "Skywalk" Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online"

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Megapolitan
Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Megapolitan
Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau 'U-turn' yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau "U-turn" yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Megapolitan
Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Megapolitan
Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Megapolitan
Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.