Menhub Diminta Turun Tangan soal Penghapusan Trase LRT Velodrome-Manggarai

Kompas.com - 04/12/2020, 05:19 WIB
LRT Jakarta beroperasi secara komersial mulai Minggu (1/12/2019). Foto diambil di Stasiun Velodrome. KOMPAS.COM/NURSITA SARILRT Jakarta beroperasi secara komersial mulai Minggu (1/12/2019). Foto diambil di Stasiun Velodrome.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari berharap agar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut turun tangan terkait trase LRT Velodrome-Manggarai yang dihapus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rencana pembangunan fase 2B LRT Jakarta.

Menurut Eneng, sudah jelas dari Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Presiden Joko Widodo tidak mengubah trase tersebut dan menetapkan Velodrome-Manggarai sebagai trase pembangunan nasional LRT Jakarta.

"Kami berharap Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perhubungan bisa berperan lebih aktif untuk mengawal pembangunan LRT Jakarta," kata Eneng dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Utak-atik Rute LRT Jakarta, Dianggap Langgar Perpres hingga Dikritik Untungkan Swasta

Anggota Komisi B DPRD DKI ini mengatakan, trase LRT Velodrome-Manggarai tidak bisa dihapus lagi karena sudah diterbitkan Perpres yang mengatur hal tersebut setelah Anies mengajukan penghapusan trase.

Perpres tersebut diterbitkan berselang dua bulan dari pengajuan penghapusan trase Velodrome-Manggarai dari Anies.

Tepatnya pada 17 November 2020, sedangkan Anies mengajukan usulan perubahan trase Velondrome-Manggarai menjadi Velodrome-Klender pada 17 September 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"LRT Velodrome-Manggarai telah ditetapkan Pak Jokowi di Perpres nomor 109 tahun 2020, sehingga sudah jelas bahwa Pemprov DKI harus segera melaksanakan pembangunan proyek ini," kata dia.

Baca juga: Usulan Perubahan Rute LRT Belum Dibahas di Komisi B DPRD DKI

Dia juga menyayangkan sikap Pemprov DKI yang tidak menganggarkan pembangunan trase LRT Velodrome-Manggarai di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Padalah, kata Eneng, PT Jakpro sudah siap mengeksekusi dengan dokumen perencanaan yang detail dan SDM yang dinilai sudah siap.

"Tapi Pemprov DKI tidak mau memberikan anggaran. Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perhubungan perlu segera turun tangan untuk memastikan Pemprov DKI mengalokasikan anggaran yang cukup di APBD 2021," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Megapolitan
Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Megapolitan
Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

Megapolitan
Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Megapolitan
Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Megapolitan
Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

Megapolitan
Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Megapolitan
Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Megapolitan
Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Megapolitan
Panitia Klaim Reuni 212 Tak Perlu Izin Polisi, Bagaimana Aturannya?

Panitia Klaim Reuni 212 Tak Perlu Izin Polisi, Bagaimana Aturannya?

Megapolitan
Cegah Massa Reuni 212 ke Jakarta, Polisi Buat Penyekatan di Kota Tangerang

Cegah Massa Reuni 212 ke Jakarta, Polisi Buat Penyekatan di Kota Tangerang

Megapolitan
DPRD DKI Coret Usulan Anggaran Proyek Sumur Resapan di Jakarta

DPRD DKI Coret Usulan Anggaran Proyek Sumur Resapan di Jakarta

Megapolitan
Jadi Tahanan Kejaksaan, Jerinx Dititip di Rutan Polda Metro Jaya

Jadi Tahanan Kejaksaan, Jerinx Dititip di Rutan Polda Metro Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.