Menhub Diminta Turun Tangan soal Penghapusan Trase LRT Velodrome-Manggarai

Kompas.com - 04/12/2020, 05:19 WIB
LRT Jakarta beroperasi secara komersial mulai Minggu (1/12/2019). Foto diambil di Stasiun Velodrome. KOMPAS.COM/NURSITA SARILRT Jakarta beroperasi secara komersial mulai Minggu (1/12/2019). Foto diambil di Stasiun Velodrome.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari berharap agar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut turun tangan terkait trase LRT Velodrome-Manggarai yang dihapus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rencana pembangunan fase 2B LRT Jakarta.

Menurut Eneng, sudah jelas dari Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Presiden Joko Widodo tidak mengubah trase tersebut dan menetapkan Velodrome-Manggarai sebagai trase pembangunan nasional LRT Jakarta.

"Kami berharap Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perhubungan bisa berperan lebih aktif untuk mengawal pembangunan LRT Jakarta," kata Eneng dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Utak-atik Rute LRT Jakarta, Dianggap Langgar Perpres hingga Dikritik Untungkan Swasta

Anggota Komisi B DPRD DKI ini mengatakan, trase LRT Velodrome-Manggarai tidak bisa dihapus lagi karena sudah diterbitkan Perpres yang mengatur hal tersebut setelah Anies mengajukan penghapusan trase.

Perpres tersebut diterbitkan berselang dua bulan dari pengajuan penghapusan trase Velodrome-Manggarai dari Anies.

Tepatnya pada 17 November 2020, sedangkan Anies mengajukan usulan perubahan trase Velondrome-Manggarai menjadi Velodrome-Klender pada 17 September 2020.

"LRT Velodrome-Manggarai telah ditetapkan Pak Jokowi di Perpres nomor 109 tahun 2020, sehingga sudah jelas bahwa Pemprov DKI harus segera melaksanakan pembangunan proyek ini," kata dia.

Baca juga: Usulan Perubahan Rute LRT Belum Dibahas di Komisi B DPRD DKI

Dia juga menyayangkan sikap Pemprov DKI yang tidak menganggarkan pembangunan trase LRT Velodrome-Manggarai di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Padalah, kata Eneng, PT Jakpro sudah siap mengeksekusi dengan dokumen perencanaan yang detail dan SDM yang dinilai sudah siap.

"Tapi Pemprov DKI tidak mau memberikan anggaran. Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perhubungan perlu segera turun tangan untuk memastikan Pemprov DKI mengalokasikan anggaran yang cukup di APBD 2021," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Pedagang Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Pedagang Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Megapolitan
Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

Megapolitan
Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Megapolitan
Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Megapolitan
RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Megapolitan
TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X