Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewaan Pimpinan Pusat (DPP) Parta Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas angkat bicara ihwal tudingan yang menyebut PSI tidak konsisten soal rencana kenaikan gaji DPRD DKI.

Hal itu dikatakan Tsamara saat menjadi pembicara dalam webinar Koalisi Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

"Menarik sekali ketika banyak orang yang bilang PSSI plin-plan di dalam setuju di luar baru terus koar-koar, karena pada kenyataannya PSI di dalam sudah menyatakan penolakan," kata Tsamara.

Tsamara menegaskan bahwa pihaknya sudah menolak rencana tersebut bahkan saat dalam sidang paripurna.

"Pada sidang paripurna penyampaian pandangan, PSI jelas mengatakan apakah pantas di saat pandemi seperti ini jika anggota DPRD justru naik gaji jadi 2,5 miliar jadi 2,83 miliar? jadi jelas itu dalam pandangan umum dan bisa dicek dalam sidang paripurna," tegasnya.

Baca juga: DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Sebelumnya diberitakan, gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Artinya, masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Hal itu pun mendapat penolakan dari banyak pihak. Sebab rencana tersebut diusulkan ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan di tengah masa pandemi.

Para wakil rakyat tersebut dinilai gagal menentukan skala prioritas kerja dan tak bijak terkait permintaan kenaikan gaji.