DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Kompas.com - 05/12/2020, 21:44 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang diam-diam mengusulkan kenaikan penghasilan lewat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dianggap sebagai tanda bahwa iklim politik di Ibukota bisa berubah menuju arah yang lebih modern.

"Mungkin ada banyak politisi-politisi yang paradigmanya lama, terkejut, tidak menyangka partisipasi publik berlanjut setelah hari pemilihan (pemilu) dan ini menurut saya tren baik," kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies ( CSIS), Philips Vermonte dalam diskusi daring yang dihelat Koalisi Jakarta pada Sabtu (5/12/2020) malam.

"Masa bagi politik lama yang tidak transparan, yang korup, akan segera lewat kalau mereka tidak ikut gelombang anak muda," imbuhnya.

Philips memberi gambaran, mayoritas penduduk Indonesia saat ini merupakan kalangan muda.

Baca juga: Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Mereka dapat dengan mudah membandingkan kesenjangan proses politik di Jakarta atau Indonesia dengan kota atau negara maju melalui teknologi yang telah jadi teman sehari-hari.

Melihat bagaimana kebijakan dan anggaran disusun secara baik di beberapa kota atau negara maju, wajar bila timbul keinginan kalangan muda buat bergerak maju meninggalkan kultur politik lawas yang serba tertutup.

Hal ini, tergambar dari simpati yang pada gilirannya ditangguk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI, terlepas dari motif politiknya, dianggap sebagian kalangan sebagai "whistle blower" karena telah menyampaikan usulan kenaikan penghasilan DPRD DKI kepada publik.

Pada akhirnya, menurut Philips, politik transparan yang terbukti dapat meraup simpati publik akan dilirik oleh banyak partai, sebagai upaya mengerek elektabilitas dan memoles reputasi.

"Karena sudah ada yang mendobrak, mungkin akan muncul insentif politik buat mereka (partai politik), bahwa (parpol menyadari) ternyata konstituen melihat ini (transparansi) sesuatu yang akan meningkatkan dukungan elektoral pada siklus pemilu berikutnya," jelas Philips.

Baca juga: DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

"Kadang kan orang bersedia melakukan reformasi bukan karena mereka orang baik, bukan karena mereka percaya pada demokrasi, tetapi tetap mereka menghitung. Insentif politiknya buat saya apa, kalau misalnya saya lebih transparan? Logikanya politisi kan selalu seperti itu," imbuh dia.

Sebagai informasi, usulan RKT 2021 DPRD DKI Jakarta memuat rencana anggaran hingga Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan

4. Tunjangan jabatan: RP 3.262.500 per bulan

5. Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan

6. Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan

7. Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan

8. Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan

9. Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan

10. Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

1. Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan

2. Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan

3. Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan

4. Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan

5. Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan

6. Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan

7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):

1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

3. Tunjangan reses: 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan

2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan

3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan

4. Reses: 960.000.000 per tahun



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Mal Sebut Vaksinasi Covid-19 Mandiri Langkah Awal Kembalikan Tingkat Kunjungan

Pengusaha Mal Sebut Vaksinasi Covid-19 Mandiri Langkah Awal Kembalikan Tingkat Kunjungan

Megapolitan
Kadin DKI Minta Pemerintah Jamin Kemanan dan Kehalalan Vaksin Mandiri

Kadin DKI Minta Pemerintah Jamin Kemanan dan Kehalalan Vaksin Mandiri

Megapolitan
Syahbandar Tanjung Priok Dukung Penerapan GeNose C19 di Pelabuhan

Syahbandar Tanjung Priok Dukung Penerapan GeNose C19 di Pelabuhan

Megapolitan
Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Megapolitan
Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

Megapolitan
Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Megapolitan
Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

Megapolitan
Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Megapolitan
Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Megapolitan
Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X