DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang diam-diam mengusulkan kenaikan penghasilan lewat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dianggap sebagai tanda bahwa iklim politik di Ibukota bisa berubah menuju arah yang lebih modern.

"Mungkin ada banyak politisi-politisi yang paradigmanya lama, terkejut, tidak menyangka partisipasi publik berlanjut setelah hari pemilihan (pemilu) dan ini menurut saya tren baik," kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte dalam diskusi daring yang dihelat Koalisi Jakarta pada Sabtu (5/12/2020) malam.

"Masa bagi politik lama yang tidak transparan, yang korup, akan segera lewat kalau mereka tidak ikut gelombang anak muda," imbuhnya.

Philips memberi gambaran, mayoritas penduduk Indonesia saat ini merupakan kalangan muda.

Baca juga: Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Mereka dapat dengan mudah membandingkan kesenjangan proses politik di Jakarta atau Indonesia dengan kota atau negara maju melalui teknologi yang telah jadi teman sehari-hari.

Melihat bagaimana kebijakan dan anggaran disusun secara baik di beberapa kota atau negara maju, wajar bila timbul keinginan kalangan muda buat bergerak maju meninggalkan kultur politik lawas yang serba tertutup.

Hal ini, tergambar dari simpati yang pada gilirannya ditangguk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI, terlepas dari motif politiknya, dianggap sebagian kalangan sebagai "whistle blower" karena telah menyampaikan usulan kenaikan penghasilan DPRD DKI kepada publik.

Pada akhirnya, menurut Philips, politik transparan yang terbukti dapat meraup simpati publik akan dilirik oleh banyak partai, sebagai upaya mengerek elektabilitas dan memoles reputasi.

"Karena sudah ada yang mendobrak, mungkin akan muncul insentif politik buat mereka (partai politik), bahwa (parpol menyadari) ternyata konstituen melihat ini (transparansi) sesuatu yang akan meningkatkan dukungan elektoral pada siklus pemilu berikutnya," jelas Philips.

Baca juga: DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

"Kadang kan orang bersedia melakukan reformasi bukan karena mereka orang baik, bukan karena mereka percaya pada demokrasi, tetapi tetap mereka menghitung. Insentif politiknya buat saya apa, kalau misalnya saya lebih transparan? Logikanya politisi kan selalu seperti itu," imbuh dia.

Sebagai informasi, usulan RKT 2021 DPRD DKI Jakarta memuat rencana anggaran hingga Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan

4. Tunjangan jabatan: RP 3.262.500 per bulan

5. Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan

6. Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan

7. Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan

8. Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan

9. Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan

10. Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

1. Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan

2. Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan

3. Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan

4. Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan

5. Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan

6. Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan

7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):

1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

3. Tunjangan reses: 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan

2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan

3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan

4. Reses: 960.000.000 per tahun