Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah APK Belum Dicopot, Bawaslu Depok: Kami Terkendala Cuaca

Kompas.com - 06/12/2020, 15:56 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencopotan alat peraga kampanye di masa tenang Pilkada 2020 Kota Depok terkendala cuaca hujan.

Sejumlah alat peraga kampanye dari masing-masing calon wali kota dan calon wali Kota Depok masih terpantau di beberapa titik di jalan-jalan di Kota Depok.

“Alat peraga memang masih sedang ditertibkan. Kendala itu cuaca. Memang masih sedang ditertibkan sampai sekarang,” ujar Koordinator Divisi Pengamanan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok Dede Slamet saat dihubungi, Minggu (6/12/2020) siang.

Menurut Dede, pihak Bawaslu Kota Depok bersama Satpol PP Kota Depok telah menurunkan alat peraga kampanye di Kota Depok.

Baca juga: Masa Tenang Pilkada 2020, Alat Peraga Kampanye Masih Terpasang di Beberapa Titik di Depok

Penurunan dilakukan sejak semalam meski hujan turun dengan deras.

“Dari semalam masih ditertibkan. Hujan turun berhenti, lalu lanjut lagi. Sejak pagi tadi sudah kita lakukan. Hari ini semaksimal mungkin kita kerjakan,” ujar Dede.

Menurut Dede, ia menargetkan seluruh alat peraga kampanye di Kota Depok sudah bersih maksimal pada Senin (7/12/2020).

Penertiban alat peraga kampanye masih menyusuri jalan-jalan kecil di Kota Depok.

“Di gang-gang semua kita sedang sisir. Bersama panwas kelurahan. Hari ini coba kami maksimalkan dengan SDM yang ada, kalau tidak selesai, kami lanjutkan besok,” tambah Dede.

Baca juga: Kapolda Metro: Kerawanan Pilkada Depok dan Tangsel Sama

Pantauan Kompas.com, alat peraga kampanye dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Depok masih terpasang di beberapa titik seperti Jalan Raya Sawangan, Jalan Pramuka Raya, Jalan Raya Krukut, dan Jalan Raya Gandul.

Alat peraga kampanye yang masih terpasang seperti baliho dan spanduk.

Alat peraga kampanye terpasang menggunakan bambu dan juga di tiang-tiang listrik.

Ukuran alat peraga kampanye juga bervariasi mulai kecil hingga besar.

Masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2020 pada Rabu (9/12/2020).

Pilkada 2020 kali ini diselenggarakan untuk memilih kepala daerah di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Sebelum pencoblosan, sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat dua tahapan penting dalam Pilkada Serentak 2020, yakni kampanye dan masa tenang.

KPU menetapkan jadwal masa kampanye pada 26 September-5 Desember 2020.

Sementara itu, masa tenang berlangsung 3 hari sebelum pencoblosan, yakni pada 6-8 Desember 2020.

Dalam Buku Panduan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2020 yang dirilis Bawaslu RI, dijelaskan mengenai definisi dan sejumlah larangan selama masa tenang pilkada berlangsung.

Baca juga: Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Di tahapan Pemilihan 2020, masa tenang berlangsung pada tanggal 6-8 Desember 2020," tulis keterangan di buku Bawaslu.

Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa masa tenang dan pembersihan alat peraga dilakukan pada 6-8 Desember 2020.

Hal itu dikarenakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, debat publik, kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik telah berakhir pada 5 Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com