Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco juga membantah adanya kenaikan gaji. Menurut dia, kenaikan anggaran hanya berpengaruh pada jumlah tunjangan yang diterima anggota Dewan.
"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik, yang naik itu tunjangan yang sesuai dengan ketentuan dan batasan serta aturannya," kata Basri, Rabu pekan lalu.
Basri mengatakan, kenaikan tunjangan wajar karena sudah tiga tahun tidak mengalami penyesuaian.
Basri mengungkapkan, kenaikan tunjangan itu berhubungan dengan tambahan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakkat.
Dana tersebut akan dikelola Sekertaris Dewan (Sekwan), bukan oleh anggota Dewan.
"Niat Dewan baik dan mulia, mau urus dan benar dalam urusan tunjangan dan kegiatan serta pengabdian terhadap dapil masing-masing," ujar Basri.
Baca juga: Gaji DPRD DKI Jakarta Diusulkan Naik, FITRA: Anggota Dewan Tak Berempati
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, S Andyka. Menurut dia, sebagian program yang disusun dalam RKT digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.
"Jadi sebagian besar program itu untuk masyarakat, kok bicaranya bicara gaji," Andyka.
Dia memaparkan salah satu contoh kegiatan dalam program RKT adalah sosialisasi rancangan peraturan daerah karena banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan perda.
"Karena selama ini kalau terkait masalah penyusunan perda ini kan kebanyakan dari akademisi, dari pakar, perwakilan ini, perwakilan itu, tidak pernah langsung dari masyarakat," kata Andyka.
Sekertaris Fraksi PKS DPRD DKI, Achmad Yani mengatakan kenaikan tunjangan kegiatan anggota Dewan lebih kecil dibandingkan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kami lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD (usulan RKT 2021) kami ini kecil ya," kata Ahmad.
Ahmad membandingkan beberapa daerah di Indonesia bisa menggunakan dana APBD untuk kegiatan dewan hingga 3,3 persen dari jumlah APBD.
Sementara penggunaan anggaran untuk kegiatan anggota Dewan DKI Jakarta belum mencapai satu persen dari nilai APBD.
"Nah sementara di DKI masih nol koma," kata Achmad.