Kompas.com - 07/12/2020, 12:23 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyampaikan, anggaran sosialisasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (rapaerda) yang masuk dalam usulan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 sia-sia. Menurut Lucius, usulan itu merupakan pemborosan anggaran.

"Anggaran berlebihan hanya akan membuang-buang uang saja, apalagi banyak kebutuhan lain yang lebih penting di tengah pandemi," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Usulan kenaikan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan DPRD DKI itu yang dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2021 sedang dibahas di DPRD DKI. 

Menurut Lucius, kegiatan sosialisasi perda atau raperda tidak harus disampaikan dengan metode tatap muka karena sosialisasi dengan bentuk pertemuan fisik tidak efektif dan tidak efisien.

Baca juga: 6 Alasan Usul Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 Harus Ditolak

Lucius menyarankan, DPRD DKI Jakarta dapat memilih cara yang lebih efisien, seperti secara daring (dalam jaringan).

Selama ini, progres pembahasan raperda jarang ditampilkan baik di situs resmi maupun akun media sosial anggota DPRD DKI Jakarta.

"Yang paling penting bagaimana DPRD bisa mendokumentasikan dan mengemas informasi untuk dibagikan ke publik setiap saat?" ucap Lucius.

Sosialisasi perda dan raperda semestinya juga bisa dilakukan bersamaan saat masa reses, tidak atas nama perseorangan. Dengan demikian, anggarannya bisa ditekan.

Menurut dia, pertemuan-pertemuan tatap muka kemungkinan hanya dihadiri tim inti para anggota dewan. Dengan demikian, Lucius menyebut, kegiatan ini merupakan modus untuk membagi anggaran kepada tim sukses saja.

Usulan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diajukan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dalam usulan itu, kegiatan sosialisasi dan reses direncanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
4. Reses: 960.000.000 per tahun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes DKI: Hepatitis Akut Misterius Belum Mengarah akibat Long Covid

Dinkes DKI: Hepatitis Akut Misterius Belum Mengarah akibat Long Covid

Megapolitan
Dicabuli Tetangga di Taman Sari, Anak Disabilitas Mengadu Sakit di Bagian Kelamin

Dicabuli Tetangga di Taman Sari, Anak Disabilitas Mengadu Sakit di Bagian Kelamin

Megapolitan
Pengunjung Pasar Jatinegara Masih Wajib Mengenakan Masker

Pengunjung Pasar Jatinegara Masih Wajib Mengenakan Masker

Megapolitan
Pria Tewas dengan Luka Sayatan di Cibitung Bekasi Diduga Korban Pembunuhan

Pria Tewas dengan Luka Sayatan di Cibitung Bekasi Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Ruang Komputer di SMK Nasional Depok Terbakar

Ruang Komputer di SMK Nasional Depok Terbakar

Megapolitan
Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel Disundut Rokok dan Ditusuk-tusuk Obeng

Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel Disundut Rokok dan Ditusuk-tusuk Obeng

Megapolitan
Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Megapolitan
Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat pada Hari Ultah Ke-205

Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat pada Hari Ultah Ke-205

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Megapolitan
Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Megapolitan
Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Megapolitan
Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Megapolitan
Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.