Formappi: Kinerja Begitu-begitu Saja, Kenapa Negara Harus Lipat Gandakan Tunjangan DPRD DKI?

Kompas.com - 07/12/2020, 12:58 WIB
Rapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONORapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, kinerja DPRD DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 masih rendah.

Dengan demikian, Lucius menyebut tidak ada alasan untuk memberikan tunjangan tambahan, apalagi dalam jumlah yang fantastis.

Dia berujar, tunjangan atas jabatan yang diberikan kepada anggota DPRD DKI Jakarta seharusnya merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan kinerja mereka.

"Kalau kinerja begitu-begitu saja, kenapa negara atau daerah harus melipatgandakan tunjangan kepada mereka?" ucap Lucius kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Ahok Sentil Politisi Muda DPRD DKI: Diam-Diam Nikmati Tunjangan Tak Wajar, Katanya Jujur

Menurutnya, sepanjang tahun 2020 ini, ada 6 peraturan daerah (perda) yang telah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Dari seluruh perda tersebut, 5 perda merupakan bagian dari 26 rencana program legislasi daerah (prolegda). Sementara 1 perda berisi tentang pencabutan perda.

Sedangkan 1 perda, yakni Perda Penanggulangan Covid-19 bukan menjadi bagian dari perda yang direncanakan.

Dengan catatan ini, maka Lucius menyebut, kinerja DPRD DKI Jakarta masih sangat rendah.

"Dengan hasil di atas, DPRD DKI masih punya utang 22 Raperda lagi, karena dari 26 raperda 2020, baru 4 di antaranya yang selesai, sementara Perda pencabutan Perda 15/2011 dan Perda penanganan Covid bukan menjadi bagian dari Perda yang direncanakan," kata Lucius.

Baca juga: Berbagai Argumen Anggota DPRD DKI Naikkan Tunjangan, demi Rakyat hingga Takut Tekor

Adapun perda yang telah disahkan adalah Perda pertama adalah Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan Sampah, dan Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan.

DPRD DKI Jakarta juga telah mengesahkan dua perda lain yakni Perda APBD Perubahan dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Dokter Kevin Samuel soal Konten TikTok Kontroversial dan Sanksi dari IDI

Pengakuan Dokter Kevin Samuel soal Konten TikTok Kontroversial dan Sanksi dari IDI

Megapolitan
Beragam Pengetatan Aturan Keluar-Masuk Jakarta Jelang dan Usai Lebaran

Beragam Pengetatan Aturan Keluar-Masuk Jakarta Jelang dan Usai Lebaran

Megapolitan
Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan 'Disalahkan' dan Harus Ditutup

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan "Disalahkan" dan Harus Ditutup

Megapolitan
Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Megapolitan
[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Megapolitan
KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

Megapolitan
'Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner...'

"Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner..."

Megapolitan
Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Megapolitan
Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X