Utak-atik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Ternyata Anggaran Kegiatan Sosialisasi Naik Dratis

Kompas.com - 07/12/2020, 13:43 WIB
Rapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONORapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menampik adanya kenaikan gaji anggota dewan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021.

Menurutnya, gaji pimpinan dan anggota DPRD tidak akan naik selama tidak ada kenaikan gaji kepala daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota DPRD.

Faktanya, anggaran untuk RKT DPRD DKI Jakarta yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 berkisar di angka Rp 888,6 miliar, atau melonjak drastis dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 152,3 miliar.

Baca juga: Tepis Kenaikan Gaji, Ketua DPRD DKI: Hanya Penambahan Kegiatan

Pos anggaran baru

Berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2017, pimpinan dan anggota DPRD berhak mendapatkan sejumlah uang dan tunjangan yang dibagi ke dalam kategori uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Secara keseluruhan, pada tahun-tahun sebelumnya, ketua DPRD DKI mendapatkan gaji bersih senilai Rp 59 juta per bulan, sedangkan keempat wakilnya mengantongi gaji total Rp 110 juta dan 101 anggota lain mendapatkan total gaji Rp 111 juta per bulan.

Namun, berdasarkan dokumen RKT 2021 yang didapat oleh Kompas.com diketahui bahwa ada beberapa pos anggaran baru yang menyebabkan masing-masing pimpinan dan anggota DPRD DKI mengantongi pendapatan yang fantastis.

Di antaranya adalah kegiatan sosialisasi rancangan perda, yang dianggarkan sebesar Rp 40 juta per anggota per bulan; sosialisasi Peraturan Daerah sejumlah Rp 160 juta per anggota per bulan, dan sosialisasi kebangsaan senilai Rp 80 juta per anggota per bulan.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka, kegiatan tambahan ini penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan sosialisasi rancangan perda, misalnya, dilakukan lantaran banyak masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan perda.

Baca juga: Anggaran Sosialisasi Perda dalam Usulan RKT DPRD DKI Dinilai Pemborosan

"Selama ini kalau terkait masalah penyusunan perda ini kan kebanyakan dari akademisi, dari pakar, perwakilan ini, perwakilan itu, tidak pernah langsung dari masyarakat," kata Andyka, Rabu (2/12/2020).

Sementara terkait sosialisasi kebangsaan, menurutnya perlu dilakukan agar masyarakat Jakarta yang heterogen mampu memahami nilai-nilai kebangsaan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Megapolitan
Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Megapolitan
Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Megapolitan
Preman Minta THR ke Pedagang Pasar Ciputat, Korban: 5 Orang Datang dalam 5 Menit

Preman Minta THR ke Pedagang Pasar Ciputat, Korban: 5 Orang Datang dalam 5 Menit

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

Megapolitan
Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Megapolitan
UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
UPDATE: Tambah 15 Kasus di Kabupaten Bekasi, 312 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 15 Kasus di Kabupaten Bekasi, 312 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Megapolitan
Pemkot Depok Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid, Kapasitas Maksimum 30 Persen di Dalam Ruangan

Pemkot Depok Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid, Kapasitas Maksimum 30 Persen di Dalam Ruangan

Megapolitan
Sopir Truk Sampah di Bekasi Tewas Tertimpa Bak Hidrolik yang Sedang Diperbaiki

Sopir Truk Sampah di Bekasi Tewas Tertimpa Bak Hidrolik yang Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Diduga Berasal dari Iran

Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Diduga Berasal dari Iran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X