Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Ahok Jangan Ngamuk Dulu, Tanya ke Sini

Kompas.com - 07/12/2020, 15:32 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak mengamuk soal informasi kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.

Taufik menyarankan, agar Ahok datang ke Gedung DPRD DKI Jakarta dan langsung menanyakan kepada para pimpinan DPRD DKI terkait isu kenaikan gaji yang beredar.

"Ya pak Ahok nanya dulu ke sini jangan ngamuk-ngamuk dulu, yang benar (anggarannya) berapa gitu lho," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Ahok: Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp 110 Juta, Saya Ngamuk Baca Itu

Taufik mengatakan, Ahok menjadi salah satu korban disinformasi yang dilayangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia menilai, Ahok mendapat informasi yang keliru sehingga harusnya langsung menanyakan anggaran gaji dan tunjangan tersebut langsung ke pimpinan DPRD DKI.

"Nanya sama DPRD aja, nggak usah ngamuk-ngamuk nanya dulu yang benar berapa, makanya dapat informasinya keliru," kata Taufik.

Dia menegaskan, rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang beredar bukanlah yang disetujui.

Taufik mengatakan, tidak ada perubahan kenaikan anggaran baik dari sisi gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

"Nggak ada naik, nggak ada naik tunjangan rumah, nggak ada. Makanya sebaiknya tanya dulu lah sebelum ngomong ya," tutur Taufik.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Batal Naik Gaji, Pras: Kembali ke APBD 2020

Pembatalan kenaikan gaji juga sebelumnya ditegaskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Dia menjelaskan, semua rancangan anggaran RKT dikembalikan seperti tahun 2020.

"Sekarang saya nyatakan, saya Pimpinan Anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Pras.

Ahok sebelumnya mengaku marah ketika mengetahui ada anggaran tunjangan rumah anggota DPRD DKI hingga Rp 110 juta per bulan.

"Saya baca sampai tunjangan rumah (anggota DPRD DKI) Rp 110 juta di medsos. Saya ngamuk baca itu," kata Ahok dalam akun YouTube pribadinya @Panggil Saya BTP, Minggu (6/12/2020) malam.

Baca juga: Ahok Sentil Politisi Muda DPRD DKI: Diam-diam Nikmati Tunjangan Tak Wajar, Katanya Jujur

Ahok menilai anggota DPRD DKI tidak layak mendapat kenaikan gaji dan tunjangan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, beredar luas rancangan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta per anggota mencapai Rp 8,3 miliar per tahun.

Dengan anggaran tersebut, rata-rata per bulan anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi uang sebanyak Rp 689 juta.

Polemik tersebut berlanjut, beberapa dari fraksi sempat setuju apabila anggaran tersebut disahkan untuk kegiatan anggota Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Megapolitan
Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Megapolitan
Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Megapolitan
Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Jadi Bandara Tersibuk Se-Asia Tenggara Selama Periode Mudik Lebaran

Bandara Soekarno-Hatta Jadi Bandara Tersibuk Se-Asia Tenggara Selama Periode Mudik Lebaran

Megapolitan
KPU DKI Susun Jadwal Pencoblosan Pilkada 2024 jika Terjadi Dua Putaran

KPU DKI Susun Jadwal Pencoblosan Pilkada 2024 jika Terjadi Dua Putaran

Megapolitan
Mengapa Warung Madura di Jabodetabek Buka 24 Jam?

Mengapa Warung Madura di Jabodetabek Buka 24 Jam?

Megapolitan
Misteri Motif Selebgram Meli Joker Pilih Akhiri Hidup dengan 'Live' Instagram, Benjolan di Kepala Sempat Disorot

Misteri Motif Selebgram Meli Joker Pilih Akhiri Hidup dengan "Live" Instagram, Benjolan di Kepala Sempat Disorot

Megapolitan
Dishub DKI Kaji Usulan Kenaikan Tarif Rp 3.500 Bus Transjakarta yang Tak Berubah sejak 2007

Dishub DKI Kaji Usulan Kenaikan Tarif Rp 3.500 Bus Transjakarta yang Tak Berubah sejak 2007

Megapolitan
Tarif Sementara Bus Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Rp 3.500, Berlaku Akhir April 2024

Tarif Sementara Bus Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Rp 3.500, Berlaku Akhir April 2024

Megapolitan
Banjir di 18 RT di Jaktim, Petugas Berjibaku Sedot Air

Banjir di 18 RT di Jaktim, Petugas Berjibaku Sedot Air

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Pembunuh Tukang Nasi Goreng yang Sembunyi di Kepulauan Seribu, Ada Upaya Mau Kabur Lagi

Kronologi Penangkapan Pembunuh Tukang Nasi Goreng yang Sembunyi di Kepulauan Seribu, Ada Upaya Mau Kabur Lagi

Megapolitan
Kamis Pagi, 18 RT di Jaktim Terendam Banjir, Paling Tinggi di Kampung Melayu

Kamis Pagi, 18 RT di Jaktim Terendam Banjir, Paling Tinggi di Kampung Melayu

Megapolitan
Ujung Arogansi Pengendara Fortuner Berpelat Palsu TNI yang Mengaku Adik Jenderal, Kini Jadi Tersangka

Ujung Arogansi Pengendara Fortuner Berpelat Palsu TNI yang Mengaku Adik Jenderal, Kini Jadi Tersangka

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com