Kompas.com - 08/12/2020, 05:20 WIB
Rapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONORapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusulan anggaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dengan nilai yang fantastis oleh DPRD DKI Jakarta dianggap sebagai modus para pejabat Kebon Sirih untuk mendongkrak penghasilan.

"Bisa dikatakan kalau RKT ini hanya sekadar untuk mencari tambahan penghasilan secara pintas," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Baca juga: Isu Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Ahok Jangan Ngamuk Dulu, Tanya ke Sini

Di dalamnya, ada pos anggaran baru, yakni anggaran sosialisasi yang membuat jumlah Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 melejit ke angka Rp 888,6 miliar, jauh dari nominal anggaran tahun sebelumnya Rp 152,3 miliar.

Jika dikalkulasi, maka masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta bakal meraup Rp 280 juta dari kegiatan sosialisasi rancangan perda, sosialisasi perda, serta sosialisasi kebangsaan.

Misbah memaparkan, setidaknya ada dua aspek sederhana yang membuat usulan RKT, terutama keberadaan anggaran sosialisasi ini layak dicurigai.

"Pertama, ini tidak ada indikator ukuran keberhasilannya. Pasti yang digunakan hanya terlaksananya kegiatan," kata Misbah.

Dengan begitu, maka kualitas kegiatan sosialisasi boleh jadi tak sepadan dengan anggarannya.

Baca juga: Utak-atik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Ternyata Anggaran Kegiatan Sosialisasi Naik Dratis

Dengan kata lain, anggota Dewan bisa mencairkan dana besar itu tanpa peduli sejauh mana ketercapaian tujuannya.

Poin kedua, lanjut Misbah, ialah soal transparansi.

"Selama ini tidak banyak anggota DPRD DKI yang melaporkan hasil kegiatan-kegiatannya, termasuk saat reses," ujarnya.

Diklaim batal naik

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan seluruh besaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 akan dikembalikan seperti besaran 2020.

Dia mengatakan, seluruh besaran yang tertera mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI dalam Rancangan Kerja Tahunan (RKT) sudah dievaluasi dan akan dikembalikan seperti semula.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Batal Naik Gaji, Pras: Kembali ke APBD 2020

"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Dia juga mengatakan bahwa gaji Rp 700 juta per bulan yang beredar di sosial media tidak benar.

Prasetyo mengatakan, anggaran RKT yang disebar oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah kebohongan publik. Pasalnya, anggaran yang disebar adalah anggaran yang belum dievaluasi.

"Gelondongan ini (draf yang tersebar) belum diselesaikan akhirnya terselesaikan itu akan ada revisi ya, akan saya kembalikan ke 2020," kata Pras.

Politisi PDI-P ini berani menegaskan bahwa PSI telah melakukan pembohongan publik dengan cara menyebar informasi yang tidak benar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Agung Al Jihad di Ciputat Berawal dari Surau

Masjid Agung Al Jihad di Ciputat Berawal dari Surau

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kasus KDRT Serpong, Istri Dipaksa Pompa ASI oleh Suami hingga Dianiaya

[POPULER JABODETABEK] Kasus KDRT Serpong, Istri Dipaksa Pompa ASI oleh Suami hingga Dianiaya

Megapolitan
Rantai Sepeda Motor Terkunci, Pemotor Tabrak Tiang Listrik di Cipete

Rantai Sepeda Motor Terkunci, Pemotor Tabrak Tiang Listrik di Cipete

Megapolitan
Sidang Kasus Rizieq Dilanjutkan Hari Ini, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Sidang Kasus Rizieq Dilanjutkan Hari Ini, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Megapolitan
Masih Ada 594 Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Masih Ada 594 Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Trotoar Margonda Depok Akan Diperlebar, di Atasnya Ada Jalur Sepeda

Trotoar Margonda Depok Akan Diperlebar, di Atasnya Ada Jalur Sepeda

Megapolitan
[Update 21 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 21 Pasien

[Update 21 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 21 Pasien

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Bekasi Godok Ketentuan SIKM

Mudik Dilarang, Pemkot Bekasi Godok Ketentuan SIKM

Megapolitan
Relief dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Makam Sepupu Imam Masjidil Haram di Masjid Jami Kalipasir

Relief dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Makam Sepupu Imam Masjidil Haram di Masjid Jami Kalipasir

Megapolitan
Artis Rio Reifan 4 Kali Ditangkap karena Narkoba dan Belum Pernah Direhabilitasi

Artis Rio Reifan 4 Kali Ditangkap karena Narkoba dan Belum Pernah Direhabilitasi

Megapolitan
Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Masjid Kalipasir Tangerang dan Cerita soal Pilar Pemberian Sunan Kalijaga

Masjid Kalipasir Tangerang dan Cerita soal Pilar Pemberian Sunan Kalijaga

Megapolitan
Pengusaha di Jakarta yang Terdampak Covid-19 Boleh Bayar THR Sehari Sebelum Lebaran, Ini Syaratnya

Pengusaha di Jakarta yang Terdampak Covid-19 Boleh Bayar THR Sehari Sebelum Lebaran, Ini Syaratnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X