DPRD DKI Usul RKT 2021 Bernilai Fantastis, Fitra: Jalan Pintas Tambah Penghasilan

Kompas.com - 08/12/2020, 05:20 WIB
Rapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONORapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusulan anggaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dengan nilai yang fantastis oleh DPRD DKI Jakarta dianggap sebagai modus para pejabat Kebon Sirih untuk mendongkrak penghasilan.

"Bisa dikatakan kalau RKT ini hanya sekadar untuk mencari tambahan penghasilan secara pintas," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Baca juga: Isu Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Ahok Jangan Ngamuk Dulu, Tanya ke Sini

Di dalamnya, ada pos anggaran baru, yakni anggaran sosialisasi yang membuat jumlah Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 melejit ke angka Rp 888,6 miliar, jauh dari nominal anggaran tahun sebelumnya Rp 152,3 miliar.

Jika dikalkulasi, maka masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta bakal meraup Rp 280 juta dari kegiatan sosialisasi rancangan perda, sosialisasi perda, serta sosialisasi kebangsaan.

Misbah memaparkan, setidaknya ada dua aspek sederhana yang membuat usulan RKT, terutama keberadaan anggaran sosialisasi ini layak dicurigai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pertama, ini tidak ada indikator ukuran keberhasilannya. Pasti yang digunakan hanya terlaksananya kegiatan," kata Misbah.

Dengan begitu, maka kualitas kegiatan sosialisasi boleh jadi tak sepadan dengan anggarannya.

Baca juga: Utak-atik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Ternyata Anggaran Kegiatan Sosialisasi Naik Dratis

Dengan kata lain, anggota Dewan bisa mencairkan dana besar itu tanpa peduli sejauh mana ketercapaian tujuannya.

Poin kedua, lanjut Misbah, ialah soal transparansi.

"Selama ini tidak banyak anggota DPRD DKI yang melaporkan hasil kegiatan-kegiatannya, termasuk saat reses," ujarnya.

Diklaim batal naik

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan seluruh besaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 akan dikembalikan seperti besaran 2020.

Dia mengatakan, seluruh besaran yang tertera mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI dalam Rancangan Kerja Tahunan (RKT) sudah dievaluasi dan akan dikembalikan seperti semula.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Batal Naik Gaji, Pras: Kembali ke APBD 2020

"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Dia juga mengatakan bahwa gaji Rp 700 juta per bulan yang beredar di sosial media tidak benar.

Prasetyo mengatakan, anggaran RKT yang disebar oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah kebohongan publik. Pasalnya, anggaran yang disebar adalah anggaran yang belum dievaluasi.

"Gelondongan ini (draf yang tersebar) belum diselesaikan akhirnya terselesaikan itu akan ada revisi ya, akan saya kembalikan ke 2020," kata Pras.

Politisi PDI-P ini berani menegaskan bahwa PSI telah melakukan pembohongan publik dengan cara menyebar informasi yang tidak benar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Megapolitan
Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Megapolitan
Khawatir Terkena Imbas Luapan Situ Cipondoh, Wali Kota Tangerang Minta Pemprov Banten Turun Tangan

Khawatir Terkena Imbas Luapan Situ Cipondoh, Wali Kota Tangerang Minta Pemprov Banten Turun Tangan

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 32 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 32 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Kasus Narkoba Meningkat di Jakarta Barat

Polisi: Kasus Narkoba Meningkat di Jakarta Barat

Megapolitan
Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Megapolitan
Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Megapolitan
Kepulauan Seribu Kembali Dibuka, Ini Daftar Spot Wisata yang Sudah Bisa Dikunjungi

Kepulauan Seribu Kembali Dibuka, Ini Daftar Spot Wisata yang Sudah Bisa Dikunjungi

Megapolitan
Penjelasan Polisi soal Mobil Rachel Vennya yang Pakai Nopol RFS

Penjelasan Polisi soal Mobil Rachel Vennya yang Pakai Nopol RFS

Megapolitan
Wali Kota Depok Didesak Evaluasi Larangan Berkegiatan bagi Jemaah Ahmadiyah karena Inkonstitusional

Wali Kota Depok Didesak Evaluasi Larangan Berkegiatan bagi Jemaah Ahmadiyah karena Inkonstitusional

Megapolitan
Banyak Warga Dirikan Bangunan Liar di Bantaran Kali, Kasudin SDA Jaksel: Percuma Kita Keruk!

Banyak Warga Dirikan Bangunan Liar di Bantaran Kali, Kasudin SDA Jaksel: Percuma Kita Keruk!

Megapolitan
PSI DKI: Paling Cepat Minggu Depan Viani Limardi Berhenti Jadi Anggota DPRD

PSI DKI: Paling Cepat Minggu Depan Viani Limardi Berhenti Jadi Anggota DPRD

Megapolitan
Begal Bercelurit Cipayung Masih Dirawat di ICU Usai Tabrak Tiang Listrik

Begal Bercelurit Cipayung Masih Dirawat di ICU Usai Tabrak Tiang Listrik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.