Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI di Tengah Pandemi, Diamuk Ahok hingga Batal

Kompas.com - 08/12/2020, 08:41 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta mencuat setelah beredar di kalangan wartawan draf rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.

Dalam draf yang dikonfirmasi oleh Dewan Perwakilan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) sebagai draf valid penyusunan RKT DPRD DKI Jakarta itu tertulis besaran anggaran fantastis untuk setiap anggota dewan.

Baca juga: Ahok: Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp 110 Juta, Saya Ngamuk Baca Itu

Setidaknya setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi uang senilai Rp 8,3 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 689 juta per bulan.

Setelah isu anggaran RKT yang jumlahnya Rp 888 miliar untuk 106 anggota Dewan tersebut mencuat, beragam alasan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyetujui hal tersebut.

Beralasan sebagai niat mulia anggota Dewan

Misalnya saja alasan datang dari Fraksi Golkar yang mengatakan rancangan RKT tersebut disusun atas niat mulia anggota Dewan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, dengan adanya program-program RKT yang disusun, setiap anggota Dewan bisa melaksanakan program sosialisasi tanpa membebani keuangan pribadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Isu Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Ahok Jangan Ngamuk Dulu, Tanya ke Sini

"Niat Dewan baik dan mulia, mau urus dan benar dalam urusan tunjangan dan kegiatan serta pengabdian terhadap dapil masing-masing," tutur Basri.

Untuk program masyarakat

Persetujuan juga datang dari Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka.

Kali ini alasannya banyak program yang disusun dalam RKT digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

"Jadi sebagian besar program itu untuk masyarakat, kok bicaranya bicara gaji," kata dia, Rabu.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Makna Warna Ondel Ondel Laki-laki dan Perempuan

Makna Warna Ondel Ondel Laki-laki dan Perempuan

Megapolitan
Beda Jokowi dan Anies Sikapi Vonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Beda Jokowi dan Anies Sikapi Vonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Megapolitan
Pemberlakuan Ganjil Genap di Jakarta Selama PPKM Level 3

Pemberlakuan Ganjil Genap di Jakarta Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Bioskop Kembali Buka, Pegawai Senang Bisa Layani Pembelian Tiket Nonton Lagi

Bioskop Kembali Buka, Pegawai Senang Bisa Layani Pembelian Tiket Nonton Lagi

Megapolitan
XXI BSD Plaza Kembali Buka, Pengelola: Penonton Antusias Banget

XXI BSD Plaza Kembali Buka, Pengelola: Penonton Antusias Banget

Megapolitan
Menanti Hasil Bersolek Taman Ismail Marzuki

Menanti Hasil Bersolek Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Megapolitan
Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Megapolitan
Saat Bioskop di Kawasan Blok M Sepi, Penularan Covid-19 Masih Menghantui

Saat Bioskop di Kawasan Blok M Sepi, Penularan Covid-19 Masih Menghantui

Megapolitan
Berpulang Jelang Bebas akibat Kebakaran Lapas Tangerang...

Berpulang Jelang Bebas akibat Kebakaran Lapas Tangerang...

Megapolitan
Anies Sebut Tuntutan dalam Gugatan Polusi Udara Sudah Dikerjakan Sebelum Putusan Majelis Hakim

Anies Sebut Tuntutan dalam Gugatan Polusi Udara Sudah Dikerjakan Sebelum Putusan Majelis Hakim

Megapolitan
UPDATE 16 September: 25 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 16 September: 25 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bodetabek Diguyur Hujan Nanti Malam

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bodetabek Diguyur Hujan Nanti Malam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.