"Kita lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD (usulan RKT 2021) kita ini kecil ya," kata Sekertaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani.
Dia membandingkan beberapa daerah di Indonesia bisa menggunakan APBD untuk kegiatan dewan sampai 3,3 persen dari jumlah APBD.
Baca juga: Utak-atik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Ternyata Anggaran Kegiatan Sosialisasi Naik Dratis
Namun di DKI Jakarta, kegiatan dewan belum mencapai satu persen.
"Nah sementara di DKI masih nol koma," kata Achmad.
Alasan yang sama diungkapkan oleh Fraksi Demokrat yang menilai APBD DKI Jakarta masih jauh lebih besar daripada anggaran yang diajukan dalam RKT.
Kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta mengundang perhatian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok mengaku sangat marah melihat kelakuan DPRD DKI Jakarta yang minta pendapatan mereka dinaikan di masa pandemi Covid-19 seperti ini.
"Saya baca sampai tunjangan rumah (anggota DPRD DKI) Rp 110 juta di medsos (media sosial). Saya ngamuk baca itu," kata Ahok dalam video di akun YouTubenya @Panggil Saya BTP.
Ahok menilai, anggota DPRD DKI tidak layak mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan pada masa pandemi Covid-19 saat ini.
Baca juga: Tepis Kenaikan Gaji, Ketua DPRD DKI: Hanya Penambahan Kegiatan
Sebab, masyarakat sedang dalam kondisi sulit. Bahkan, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta menurun.
"Kalau PAD DKI turun, kalau ada Covid-19, kita punya penghasilan turun, ASN tunjangan dipotong 50 persen. Kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya tidak suka. Itu enggak benar," katanya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan semua besaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 akan dikembalikan seperti besaran di tahun 2020.
Dia mengatakan, semua besaran yang tertera mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI dalam Rancangan Kerja Tahungan (RKT) sudah dievaluasi dan akan dikembalikan seperti semula.
"Sekarang saya nyatakan, saya Pimpinan Anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Prasetyo, Senin.
Baca juga: Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Tak Hadir di Rapat Paripurna
Dia juga mengatakan gaji Rp 700 juta per bulan yang beredar di sosial media tidak benar.
Prasetyo mengatakan anggaran RKT yang disebar oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah kebohongan publik. Pasalnya anggaran yang disebar adalah anggaran yang belum dievaluasi.
"Gelondongan ini (draf yang tersebar) belum diselesaikan akhirnya terselesaikan itu akan ada revisi ya, akan saya kembalikan ke 2020," kata Pras.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.