Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD Dorong Pemprov DKI Sediakan Lebih Banyak Rusunawa

Kompas.com - 08/12/2020, 09:24 WIB
Rosiana Haryanti,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun lebih banyak rumah susun sewa (rusunawa) ketimbang rumah susun hak milik (rusunami) dengan uang muka (down payment) DP Rp 0.

"Justru kalau kita mau bicara jujur, keberpihakan Pemprov DKI Jakarta akan terwujud jika pemprov menyediakan rusunawa," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Gembong menilai, rusunawa bakal bermanfaat bagi warga dengan penghasilan terbatas, misalnya pedagang kaki lima. Warga seperti itu sulit memenuhi syarat jadi pemilik rusunami karena harus punya penghasilan Rp 7 juta sebulan.

Baca juga: Merespons F-Demokrat, Pemprov DKI Masih Prioritaskan Penyediaan Rusunawa

"Sekarang pedagang kaki lima yang penghasilan terbatas, memang ada bisa ditargetkan 7 juta penghasilan? Enggak juga kan?" kata dia.

Dia mengkritik jumlah unit rusunawa yang masih jauh dari target. Saat ini jumlah rusunawa di Jakarta belum menyentuh angka 50.000 unit.

Karena itu, Gembong mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian lebih terhadap penyediaan rusunawa sambil fokus untuk menunaikan janjinya untuk membangun hunian DP Rp 0.

"Tetapi dibagi dua, di satu sisi dia (Pemprov DKI Jakarta) tetap concern untuk DP Rp 0, di sisi lain juga dia fokus untuk rusunawa. Kalau tidak enggak akan tercapai," kata Gembong.

Dengan demikian, kata dia, Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan pilihan kepada masyarakat. Mereka yang ingin memiliki rumah dan memenuhi syarat pendapatan tertentu bisa memilih hunian DP Rp 0. Sementara warga dengan pendapatan kurang dapat memilih untuk menempati rusunawa.

"Yang punya duit silakan pakai DP Rp 0, yang enggak punya duit silakan pakai rusunawa," ujar Gembong.

Dia juga mengkritik realisasi penyediaan rumah DP Rp 0. Menurut Gembong, program yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan itu terlihat.

Dia menambahkan, penyediaan hunian menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021.

"Kalau bicara prioritas pasti tetap penanganan banjir, penyediaan hunian buat keluarga Jakarta," ujar Gembong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com