Kompas.com - 08/12/2020, 10:39 WIB
Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar (kedua dari kiri) saat jumpa pers PSI di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019) CYNTHIA LOVAKetua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar (kedua dari kiri) saat jumpa pers PSI di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor mengatakan, PSI masih ragu dengan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi soal pembatalan kenaikan gaji dan tunjungan anggota DPRD DKI dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021.

Dia mengatakan, PSI masih belum tahu hasil final besaran anggaran RKT yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna, Senin (7/12/2020) kemarin.

"Kami tidak akan pernah tahu selama hasil final RKT ini belum dibuka resmi ke publik," kata Michael saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa.

Baca juga: Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Tak Hadir di Rapat Paripurna

Michael menjelaskan, PSI sama sekali tidak mendapat akses untuk hasil final pembahasan RKT. Itulah sebabnya saat Rapat Paripurna kemarin mereka memilih untuk tidak hadir.

"Jangankan publik, jangankan kami dari PSI, saya rasa para anggota DPRD lain juga banyak yang tidak mengetahui RKT itu isinya jadinya seperti apa," kata dia.

Dia kemudian meminta agar seluruh isi APBD 2021 yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan Gubernur DKI bisa dibuka ke publik.

"Seluruh isi APBD 2021 yang senilai Rp 84 triliun itu dibuka hingga ke level komponen kepada publik, termasuk di dalamnya rincian RKT," kata Michael.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan semua besaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 akan dikembalikan seperti besaran di tahun 2020.

Dia mengatakan, semua besaran yang tertera mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI dalam RKT sudah dievaluasi dan akan dikembalikan seperti semula.

"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Prasetyo, kemarin.

Baca juga: Formappi Apresiasi PSI yang Ungkap Kenaikan Anggaran Tunjangan DPRD DKI

Dia juga mengatakan gaji Rp 700 juta per bulan yang beredar di sosial media tidak benar.

Prasetyo mengatakan anggaran RKT yang disebar oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah kebohongan publik. Pasalnya anggaran yang disebar adalah anggaran yang belum dievaluasi.

"Gelondongan ini (draf yang tersebar) belum diselesaikan akhirnya terselesaikan itu akan ada revisi ya, akan saya kembalikan ke 2020," kata Pras.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertikaian Para Pemuda di Tebet Bermula dari Permusuhan 2 Orang

Pertikaian Para Pemuda di Tebet Bermula dari Permusuhan 2 Orang

Megapolitan
Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jeff Smith: Konsumsi Ganja Setelah Lulus SMA dan Barang Bukti 0,52 Gram

Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jeff Smith: Konsumsi Ganja Setelah Lulus SMA dan Barang Bukti 0,52 Gram

Megapolitan
Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Megapolitan
Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Megapolitan
Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Megapolitan
Derita Remaja Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi: Dipaksa Layani 5 Pria hingga Terjangkit Penyakit Kelamin

Derita Remaja Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi: Dipaksa Layani 5 Pria hingga Terjangkit Penyakit Kelamin

Megapolitan
Ditangkap Warga, 2 Maling Motor di Ciputat Menangis dan Minta Ampun

Ditangkap Warga, 2 Maling Motor di Ciputat Menangis dan Minta Ampun

Megapolitan
Masjid Istiqlal, Ekspresi Rasa Syukur Kemerdekaan hingga Toleransi

Masjid Istiqlal, Ekspresi Rasa Syukur Kemerdekaan hingga Toleransi

Megapolitan
Alasan Inspektorat Jenderal Kemendagri Panggil Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Alasan Inspektorat Jenderal Kemendagri Panggil Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Megapolitan
PPKM Jakarta Kembali Diperpanjang hingga 3 Mei 2021

PPKM Jakarta Kembali Diperpanjang hingga 3 Mei 2021

Megapolitan
Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Megapolitan
Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Megapolitan
Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Megapolitan
[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X