Kemendagri Akan Koreksi APBD DKI Jakarta 2021 yang Tidak Memiliki Dasar Hukum

Kompas.com - 08/12/2020, 19:27 WIB
Rapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONORapat Paripurna penandatanganan Raperda APBD DKI Jakarta 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan mengoreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021.

Direktur Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, pihaknya akan mengoreksi semua anggaran yang tidak memiliki dasar hukum.

"Jika ada anggaran yang tidak memiliki dasar hukum pelaksanaannya, tentu akan dikoreksi," kata dia melalui pesan singkat, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: DPRD DKI Usul RKT 2021 Bernilai Fantastis, Fitra: Jalan Pintas Tambah Penghasilan

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan mengatakan, APBD DKI Jakarta 2021 yang sudah disetujui belum diterima oleh Kemendagri.

"Hingga saat ini Kemendagri belum terima berkas APBD DKI," ujar dia.

Dalam proses koreksi nanti, lanjut Benny, Kemendagri akan meneliti terlebih dahulu dokumen yang disampaikan Pemprov DKI dan akan dievaluasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika ada yang tidak sesuai dengan aturan akan direkomendasikan untuk diperbaiki," kata dia.

Sebelumnya, APBD DKI Jakarta 2021 telah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna pada Senin kemarin.

Baca juga: Usulan Kegiatan Sosialisasi DPRD DKI Dikritik, Pengamat: Jakarta Bukan Daerah Susah Sinyal

Dalam persetujuan tersebut, besaran APBD DKI Jakarta mencapai Rp 84,1 triliun.

Anggaran tersebut mengalami perubahan jika dibandingkan dengan MoU KUA-PPAS yang telah disepakati dengan besaran Rp 82,5 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, perubahan tersebut tidak mengubah struktur anggaran yang sudah dibahas dalam KUA-PPAS.

Pasalnya penambahan anggaran tersebut merupakan pinjaman Pemprov DKI Jakarta dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanaman modal daerah (PMD).

"Ada pinjaman untuk MRT kalau nggak salah. Itu satu koma sekian itu pinjaman mereka (Pemprov DKI) yang harus dimasukin ke kita," ujar Taufik.

Pinjaman PEN senilai Rp 1,7 triliun tersebut digunakan untuk mengakuisisi 51 persen saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Bangunan Baru Stasiun Manggarai, Menhub BIlang Mirip Stasiun di Jepang

Menengok Bangunan Baru Stasiun Manggarai, Menhub BIlang Mirip Stasiun di Jepang

Megapolitan
Jalur Baru di Stasiun Manggarai Diprediksi Tingkatkan Pergerakan Penumpang

Jalur Baru di Stasiun Manggarai Diprediksi Tingkatkan Pergerakan Penumpang

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Depok, Pohon Tumbang dan Atap Beterbangan

Hujan Deras dan Angin Kencang di Depok, Pohon Tumbang dan Atap Beterbangan

Megapolitan
Seluruh SMP Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Akan Gelar PTM pada 4 Oktober

Seluruh SMP Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Akan Gelar PTM pada 4 Oktober

Megapolitan
Gapura Batas Tangsel-Jakarta Jadi Korban Coretan Vandalisme, Ini Respons Wali Kota Benyamin

Gapura Batas Tangsel-Jakarta Jadi Korban Coretan Vandalisme, Ini Respons Wali Kota Benyamin

Megapolitan
Bayi 10 Bulan yang Dicat Silver dan Diajak Mengemis di Pamulang Dijemput Kemensos

Bayi 10 Bulan yang Dicat Silver dan Diajak Mengemis di Pamulang Dijemput Kemensos

Megapolitan
Beroperasi sampai Dini Hari dan Gelar Karaoke, Kafe di Blok M Ditutup 7 Hari serta Didenda Rp 50 Juta

Beroperasi sampai Dini Hari dan Gelar Karaoke, Kafe di Blok M Ditutup 7 Hari serta Didenda Rp 50 Juta

Megapolitan
Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Mobil Berisi 4 Orang di Cilodong Depok

Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Mobil Berisi 4 Orang di Cilodong Depok

Megapolitan
Pengoperasian Gedung Baru Stasiun Manggarai, Jalur KRL Bogor-Jakarta Kota Disesuaikan

Pengoperasian Gedung Baru Stasiun Manggarai, Jalur KRL Bogor-Jakarta Kota Disesuaikan

Megapolitan
Mobil Terguling di Bintaro, Polisi Masih Selidiki

Mobil Terguling di Bintaro, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Murid SD yang Sudah Berusia 12 Tahun di Kota Bekasi Akan Divaksinasi Covid-19

Murid SD yang Sudah Berusia 12 Tahun di Kota Bekasi Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Tidur di Pulomas Dibuat Warga untuk Cegah Balap Liar, Dibongkar atas Protes Pesepeda

Polisi Tidur di Pulomas Dibuat Warga untuk Cegah Balap Liar, Dibongkar atas Protes Pesepeda

Megapolitan
1.509 Sekolah di Jakarta Akan Gelar PTM Terbatas, Disdik DKI: Aman

1.509 Sekolah di Jakarta Akan Gelar PTM Terbatas, Disdik DKI: Aman

Megapolitan
Diprotes Pesepeda, Polisi Tidur di Pulomas Dibongkar

Diprotes Pesepeda, Polisi Tidur di Pulomas Dibongkar

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Jakarta Dihentikan 4 Hari karena Kegiatan ANBK

Sekolah Tatap Muka di Jakarta Dihentikan 4 Hari karena Kegiatan ANBK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.