Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021 berbuntut pada aksi walk out  sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna, Senin (14/12/20).

Rencana kenaikan gaji itu sebelumnya sudah disebut batal oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo menyatakan sejak awal gaji atau penghasilan langsung anggota dewan sebenarnya tidak bertambah. Yang meningkat adalah pos anggaran tunjangan kegiatan bagi anggota dewan seperti sosialisasi Raperda dan Perda.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Walk Out Saat Fraksi PSI Akan Bacakan Pandangannya di Rapat Paripurna

DPRD DKI Jakarta pun mendapat sorotan tajam mulai dari para aktivis hingga pimpinan parpol di level nasional. Masyarakat bahkan membuat sejumlah petisi online untuk menggagalkan rencana yang akhirnya terealisasi itu.

Akan tetapi pada siang hari ini, sejumlah anggota dewan tiba-tiba meniggalkan kursi di dalam ruang paripurna.

Mereka walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan sikap fraksinya soal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Rupanya, polemik soal gaji anggota DPRD ini belum juga usai.

Baca juga: Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Usulan Pendapatan Gaji DPRD Jakarta 2021

Pada 1 Desember silam, terungkap data soal usulan kenaikan gaji setiap anggota DPRD Jakarta untuk 2021.

Berdasarkan data rancangan anggaran RKT yang diperoleh Kompas.com, pendapatan itu terdiri dari pendapatan langsung, tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Bila ditotal, usulan gaji baru DPRD DKI Jakarta adalah sebesar Rp8,38 miliar per anggota dalam setahun atau sebesar Rp 698,6 juta rupiah dalam sebulan. Sehingga, anggaran pendapatan untuk 106 anggota Dewan sebesar Rp 888,6 miliar.

Baca juga: Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

DPW PSI DKI Jakarta Menolak Kenaikan Gaji

Pada hari yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Michael Victor Sianipar meminta setiap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI untuk menolak kenaikan gaji pada RKT tersebut.

Michael beralasan bahwa tak elok bila anggota DPRD, yang disebutnya sebagai teladan untuk publik, mendapat kenaikan upah saat pandemi Covid-19 telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Michael juga menegaskan bahwa keputusan DPW PSI sudah bulat, sehingga Fraksi PSI harus menjadikannya landasan saat pembacaan pandangan umum di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.