Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out

Kompas.com - 14/12/2020, 18:31 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta selain dari Fraksi PSI melakukan aksi walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksi, Senin (14/12/2020). Pantauan Kompas.com, Idris membacakan pandangan umum fraksi di depan banyak kursi kosong yang tidak ditempati oleh anggota DPRD DKI Jakarta. KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTIAnggota DPRD DKI Jakarta selain dari Fraksi PSI melakukan aksi walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksi, Senin (14/12/2020). Pantauan Kompas.com, Idris membacakan pandangan umum fraksi di depan banyak kursi kosong yang tidak ditempati oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021 berbuntut pada aksi walk out  sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna, Senin (14/12/20).

Rencana kenaikan gaji itu sebelumnya sudah disebut batal oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo menyatakan sejak awal gaji atau penghasilan langsung anggota dewan sebenarnya tidak bertambah. Yang meningkat adalah pos anggaran tunjangan kegiatan bagi anggota dewan seperti sosialisasi Raperda dan Perda.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Walk Out Saat Fraksi PSI Akan Bacakan Pandangannya di Rapat Paripurna

DPRD DKI Jakarta pun mendapat sorotan tajam mulai dari para aktivis hingga pimpinan parpol di level nasional. Masyarakat bahkan membuat sejumlah petisi online untuk menggagalkan rencana yang akhirnya terealisasi itu.

Akan tetapi pada siang hari ini, sejumlah anggota dewan tiba-tiba meniggalkan kursi di dalam ruang paripurna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan sikap fraksinya soal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Rupanya, polemik soal gaji anggota DPRD ini belum juga usai.

Baca juga: Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Usulan Pendapatan Gaji DPRD Jakarta 2021

Pada 1 Desember silam, terungkap data soal usulan kenaikan gaji setiap anggota DPRD Jakarta untuk 2021.

Berdasarkan data rancangan anggaran RKT yang diperoleh Kompas.com, pendapatan itu terdiri dari pendapatan langsung, tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Bila ditotal, usulan gaji baru DPRD DKI Jakarta adalah sebesar Rp8,38 miliar per anggota dalam setahun atau sebesar Rp 698,6 juta rupiah dalam sebulan. Sehingga, anggaran pendapatan untuk 106 anggota Dewan sebesar Rp 888,6 miliar.

Baca juga: Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

DPW PSI DKI Jakarta Menolak Kenaikan Gaji

Pada hari yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Michael Victor Sianipar meminta setiap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI untuk menolak kenaikan gaji pada RKT tersebut.

Michael beralasan bahwa tak elok bila anggota DPRD, yang disebutnya sebagai teladan untuk publik, mendapat kenaikan upah saat pandemi Covid-19 telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Halaman:


Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar

Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar

Megapolitan
Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Megapolitan
Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Megapolitan
RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.