Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out

DPRD Naik Gaji, Warga DKI Kesal

Kabar wacana kenaikan gaji para anggota DPRD DKI Jakarta lantas mendapat respons negatif dari warga ibukota.

Ayu Rentama Siregar, misalnya. Mantan karyawan bank ini mengaku tak terima dengan wacana kenaikan gaji anggota DPRD.

"Luar biasa ya, masih banyak yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tapi masih sempat-sempatnya anggota DPRD kita naikkin gaji," katanya saat dihubungi pada Selasa (2/12/2020).

Ayu menegaskan semestinya anggaran tersebut dapat dialokasikan ke bantuan untuk rakyat di masa pandemi corona ini. Hal serupa dikatakan Debora Astrid.

"Dan pembagian dananya seharusnya tepat sasaran. Jangan kepada warga yang berpura-pura mau mengajukan usaha tapi modalnya malah dipakai sendiri. Tolong pemerintah lebih jernih pikirannya untuk menggunakan dana," terang Debora.

Lalu, Hanif Adrian yang bermukim di Jakarta Timur menilai anggaran kenaikan gaji semestinya dialirkan untuk biaya tes swab dan rapid secara gratis untuk warga.

Baca juga: Taufik Tegaskan Gaji DPRD DKI Jakarta 2021 Batal Naik

Wakil DPRD DKI Tuding PSI Cari Panggung

Pernyataan DPW PSI itu lantas memicu polemik di DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, Fraksi PSI lebih dulu menyetukui kenaikan pendapatan tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik pun menuding bahwa sikap PSI hanya sekadar cari panggung.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik dalam keterangan tertulis.

Taufik, yang juga Ketua Panitia Khusus RKT DPRD DKI Jakarta, menjelaskan bahwa anggaran hingga Rp 888,6 miliar itu bukan hanya untuk kenaikan gaji 106 anggota, tapi juga termasuk pembiayaan seluruh kegiatan Dewan selama setahun.

Tak hanya itu, sikap penolakan DPW PSI mendapat komentar kontra dari fraksi lain. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan PSI berbohong kepada masyarakat.

"Menurut saya, PSI kibulin masyarakat, mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT," kata Basri saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/12/2020).

Usulan Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta Batal

Setelah berbagai respons negatif terutama dari masyarakat, usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta pun urung terlaksana. Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo, Edi Marsudi, yang juga dibenarkan Mohamad Taufik pada Selasa (8/12/2020).

"Enggak ada perubahan (dikembalikan) dari 2020," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta Lantai 10.

Taufik juga menegaskan bahwa informasi mengenai anggaran kenaikan pendapatan hingga Rp888 miliar itu merupakan berita salah.

Baca juga: PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021