Kompas.com - 15/12/2020, 05:50 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta selain dari Fraksi PSI melakukan aksi walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksi, Senin (14/12/2020). Pantauan Kompas.com, Idris membacakan pandangan umum fraksi di depan banyak kursi kosong yang tidak ditempati oleh anggota DPRD DKI Jakarta. KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTIAnggota DPRD DKI Jakarta selain dari Fraksi PSI melakukan aksi walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksi, Senin (14/12/2020). Pantauan Kompas.com, Idris membacakan pandangan umum fraksi di depan banyak kursi kosong yang tidak ditempati oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diwarnai aksi meninggalkan ruang rapat (walk out).

Semua anggota DPRD DKI Jakarta, selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melakukan aksi walk out saat PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi ini dimulai ketika Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksinya.

Namun, anggota DPRD DKI Jakarta Jamaludin melakukan interupsi. Dia menanyakan apakah pandangan umum yang akan dibacakan telah disetujui oleh DPW PSI DKI Jakarta.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Walk Out Saat Fraksi PSI Akan Bacakan Pandangannya di Rapat Paripurna

Sebab, sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI.

Jika pandangan Fraksi PSI tidak disetujui DPW PSI Jakarta, Jamaludin menyatakan tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Pernyataan Jamaludin diakhiri dengan tepuk tangan dari anggota Dewan yang hadir.

Jamaludin lalu meninggalkan ruang rapat paripurna. Sesaat setelah ia keluar dari ruang rapat, anggota Dewan dari semua fraksi kecuali PSI turut meninggalkan ruang rapat.

Anggota DPRD DKI Jakarta kembali memasuki ruang rapat paripurna

Namun, aksi ini tak berjalan hingga selesainya rapat paripurna. Sesaat setelah Idris rampung membacakan pandangan umum Fraksi PSI, para anggota Dewan yang sebelumnya keluar kembali memasuki ruangan.

Baca juga: DPRD DKI Usul RKT 2021 Bernilai Fantastis, Fitra: Jalan Pintas Tambah Penghasilan

Ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang walk out kembali menduduki kursi mereka.

Saat dihubungi secara terpisah, Jamaludin menjelaskan, aksi walk out ini bukan merupakan sikap partai, melainkan merupakan keputusan pribadi.

"Saya di sini mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Namanya saya keluar ya mungkin mereka juga (mengikuti)," ujar Jamaludin.

Tak ada kesepakatan untuk walk out

Dia berujar, aksi walk out dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan anggota lain terlebih dahulu.

"Tidak, jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja. Karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu, apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat," kata dia.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Jamaludin menambahkan, dia tidak berencana untuk selalu melakukan aksi walk out saat Fraksi PSI membacakan pandangannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Megapolitan
Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Megapolitan
RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Megapolitan
'Apakah Beri Rp 30 Juta ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Lalu Semua Masalah Selesai?'

"Apakah Beri Rp 30 Juta ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Lalu Semua Masalah Selesai?"

Megapolitan
Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Megapolitan
RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

Megapolitan
LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.