15 Sekolah di Bekasi Daftar Gelar Simulasi KBM Tatap Muka

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 15 sekolah sudah mendaftarkan diri ke Pemerintah Kota Bekasi untuk menggelar simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulah mengatakan, 15 sekolah itu terdiri dari sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

"Sejauh ini sudah ada 15 sekolah lah yang sudah daftar. Namun kita belum respons, kita lihat dulu kesiapan sekolahnya," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: IDAI Nilai Pembelajaran Tatap Muka Berisiko Tinggi Covid-19

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan akan mengecek kesiapan seluruh sekolah yang mengajukan permohonan.

Sekolah juga harus bekerja sama dengan puskemas atau rumah sakit setempat demi menunjang KBM dari segi kesehatan.

Restu dari komite orangtua murid juga harus dikantongi pihak sekolah sebelum menggelar simulasi KBM.

Setelah dirasa layak, sekolah diperbolehkan menjalankan tahapan simulasi yang akan digelar Januari 2021.

Menurut Inayatulah, sejauh ini Dinas Pendidikan tak membuka kesempatan terlalu banyak untuk sekolah yang ingin menggelar tatap muka.

Baca juga: Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Terbatasnya kuota pendaftaran diberlakukan lantaran kegiatan KBM masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Memang tidak kita buka untuk banyak sekolah. Hanya sekolah yang mampu dan memenuhi kriteria saja. Kalau belum bisa ya tidak diizinkan," jelas Inayatulah.

Tahapan KBM tatap muka

Sebelumnya, Inayatulah sudah merinci tahapan yang harus dilalui sekolah sebelum menggelar KBM tatap muka.

Tahapan ini dikawal langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahap pertama, yakni memeriksa kesiapan sekolah yang menggelar KBM tatap muka pada Senin, (11/01/2021) hingga Jumat (15/11/2021).

"Kami periksa ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses fasilitas pelayanan kesehatan, penerapan wajib masker, thermo gun, pemetaan status kesehatan warga satuan pendidikan, persetujuan komite sekolah dan perwakilan orangtua murid," kata Inayatulah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/11/2020).