Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-Gerindra DPRD DKI Mengaku Tak Instruksikan Anggotanya Walk Out Saat PSI Bacakan Pandangan

Kompas.com - 15/12/2020, 12:41 WIB
Rosiana Haryanti,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka menyatakan tidak pernah memerintahkan anggota fraksinya untuk meninggalkan ruang rapat (walk out) ketika Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan membacakan pandangan umumnya dalam rapat paripurna.

"Saya sebagai pimpinan fraksi tidak menginstruksikan dan tidak menyampaikan agar walk out dan segalanya, tidak. Tidak ada instruksi seperti itu," ucap Andyka kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Andyka menjelaskan, seluruh anggota fraksinya menghadiri rapat paripurna, baik hadir langsung di ruang rapat maupun secara virtual.

Akan tetapi, saat para anggota Dewan melakukan aksi walk out, Andyka mengaku tidak seluruh anggota fraksinya yang hadir langsung dalam rapat keluar lantaran menolak pandangan umum yang akan disampaikan oleh PSI.

"Sempat ikut keluar juga walk out, tapi kan keluarnya beda-beda. Artinya, ada yang keluar karena mau merokok, karena mau buang air kecil, ada yang keluar karena memang punya sikap yang sama," kata Andyka.

Baca juga: F-PAN DPRD DKI Mengaku Tak Ikut Walk Out Saat PSI Bacakan Pandangan

Dia juga tidak menampik ada anggota dari fraksinya yang keluar karena tidak setuju dengan sikap PSI.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa aksi tersebut merupakan sikap pribadi dari anggota Dewan.

"Sikap pribadi dan keluarnya juga dengan alasan masing-masing kan, alasan masing-masing gitu," tutur dia.

Aksi walk out ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab, sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI.

Namun, keputusan Fraksi PSI untuk menyetujui RKT dibantah oleh DPW PSI sendiri.

Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out

Itulah sebabnya jika pandangan umum dari Fraksi PSI belum disetujui oleh DPW PSI, Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com