Walk Out Protes PSI soal Kenaikan Gaji, Anggota DPRD DKI Rugikan Diri Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai para anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat hukuman dari rakyat karena meninggalkan ruangan atau walk out saat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bicara di rapat paripurna.

Apalagi, aksi walk out itu dilandasi oleh sikap PSI sebelumnya yang menentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI.

Padahal, kenaikan gaji dan tunjangan itu jelas-jelas mendapat penolakan oleh masyarakat luas.

Baca juga: Batalnya Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Berujung Kekesalan terhadap PSI...

"Jadi kalau fraksi lain walk out untuk menghukum PSI, itu akan merugikan dirinya sendiri. Masyarakat akan melihat," kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Pangi menilai, sikap para anggota DPRD itu merupakan bentuk kekesalan mereka pada PSI yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD.

Keberadaan PSI sebagai partai baru dianggap mengganggu kebiasaan-kebiasaan lama yang selama ini dianggap lumrah.

Namun, Pangi menilai, secara tidak sadar politisi partai-partai lain justru sedang menggali kuburnya sendiri.

Dengan menentang PSI, mereka justru mendapat citra negatif. Sebaliknya, ia menilai citra PSI justru akan diuntungkan dengan aksi walk out tersebut.

"Rakyat nanti akan menghukum, mana partai yang mengawal anggaran rakyat dan mana yang hanya memikirkan dirinya," ujar Pangi.

Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out

Oleh karena itu, Pangi menyarankan agar Fraksi PSI tetap konsisten pada agendanya untuk mengawal anggaran dari hal-hal yang tidak wajar.

Ia meminta partai yang digawangi anak muda itu tak terpengaruh dengan manuver yang dilakukan oleh para politisi lainnya.

"PSI maju terus saja kalau yang diperjuangkan bukan hanya pencitraan. Nanti masyarakat bisa melihat apakah konsisten atau enggak mengawal anggaran ini," katanya.

Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna (walk out) Senin (14/12/2020) siang. Aksi tersebut dilakukan saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Ia mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Walk Out, Anggota DPRD DKI Mengaku Tidak Menyukai Inkonsistensi PSI

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI yang memuat kenaikan gaji dan tunjangan. Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI.

Oleh karenanya, apabila pandangan umum tersebut tidak disetujui oleh DPW PSI, maka Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin siang.

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna. Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.

Aksi ini berlangsung hingga Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad selesai membacakan pandangan umum Fraksi PSI.

Lalu, ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang walk out kembali menduduki kursi mereka.