Kritik Anggota DPRD DKI yang Walk Out, Pendiri PAN: Sangat Memalukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pendiri sekaligus politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha menyindir sikap para anggota DPRD DKI Jakarta yang meninggalkan ruang rapat atau walk out saat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berbicara di tengah rapat paripurna.

Ia menilai aksi para wakil rakyat tersebut memalukan. Terlebih lagi, aksi itu dilakukan karena sikap PSI sebelumnya yang menentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI.

"Ya itu sangat memalukan sekali. Anak-anak muda itu kan lagi berjuang untuk kritis, kemudian dipojokkan oleh partai besar. Bagaimana wakil rakyat kok kelakuannya seperti itu," kata Abdillah Toha saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Abdillah menegaskan bahwa sikap PSI yang buka-bukaan soal anggaran fantastis untuk gaji dan tunjangan Anggota DPRD adalah sikap yang benar.

Baca juga: F-Gerindra: Jangan Anggap Walk Out Sebagai Sesuatu yang Diskenariokan

Sebab, sudah seharusnya penyusunan APBD melibatkan masyarakat.

"APBD itu kan dalam bentuk perda, dan perda itu harusnya melibatkan publik, LSM atau pun ormas. Publik harus ditanya pendapatnya," kata Abdillah.

"Seharusnya kan bukan PSI yang membuka anggaran itu. Seharusnya DPRD membuka itu," sambung Abdillah yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009.

Oleh karena itu, Abdillah selaku pendiri dan politisi senior PAN tak ragu untuk mengkritik sikap para anggota DPRD DKI.

Ia menegaskan sikapnya ini sekaligus untuk mengkritisi para juniornya yang duduk di Fraksi PAN DPRD DKI.

"Ya ini untuk semua lah, partai-partai yang enggak punya malu itu," kata dia.

Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out

Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna (walk out) Senin (14/12/2020) siang.

Aksi tersebut dilakukan saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Ia mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI yang memuat kenaikan gaji dan tunjangan. Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI.

Baca juga: Ditinggal Walk Out Saat Bacakan Pandangan, Ini Kata DPW PSI Jakarta