Ketika PSI Merasa Terhormat Dapat Jaga Uang Rakyat DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) hingga gaji anggota DPRD, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup vokal mengkritik pengeluaran di DKI Jakarta.

Pada Senin (14/12/2020), Fraksi PSI kembali menjadi sorotan setelah ditinggal walk out sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta di rapat paripurna.

Baca juga: Tsamara: Dimusuhi karena Jaga Uang Rakyat adalah Kehormatan PSI

Aksi tersebut bermula dari anggota Fraksi Golkar Jamaludin, yang menginterupsi ketika Fraksi PSI hendak membacakan pandangan.

Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, keputusan Fraksi PSI untuk menyetujui RKT dibantah oleh DPW PSI.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Tsamara Amany menanggapi pun aksi walk out yang dilakukan para anggota DPRD DKI Jakarta itu.

Dia menilai, aksi walk out yang dilakukan adalah sebuah kehormatan bagi PSI.

"Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," ujar Tsamara dalam akun Twitter-nya @TsamaraDKI, Selasa (15/12/2020).

Mengutip pernyataan Tsamara, bukan kali ini PSI berupaya menjaga uang rakyat lewat sejumlah kritik terkait anggaran di DKI Jakarta.

Baca juga: Ingin Gunakan Hak Interpelasi, Fraksi PSI: Anies Bahayakan Nyawa Ribuan Warga Jakarta

Pin Emas DPRD DKI

Pada pertengahan Agustus 2019, anggota DPW DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad menyatakan, pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI periode 2019-2024 merupakan pemborosan anggaran.

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 akan mendapatkan pin emas 24 karat seberat 5 gram dan 7 gram.

Dikutip dari situs web apbd.jakarta.go.id, 1 gram emas 24 karat kala itu seharga Rp 761.000. Jika dikalikan, maka harga 1 pin emas seberat 5 gram Rp 3,8 juta, sementara harga 1 pin emas seberat 7 gram yakni Rp 5,3 juta.

"Kami menilai bahwa penghambur-hamburan, pemborosan anggaran 1,3 miliar ini tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri," kata Idris Ahmad kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2019).

Idris yang merupakan anggota DPRD DKI terpilih menyatakan, pihaknya menolak dan tidak akan menerima pin emas tersebut.

Menurut dia, anggaran semacam itu memperlihatkan bahwa alokasi dana APBD DKI harus benar-benar dikawal, terutama rincian anggarannya.

"Karena anggaran-anggaran DKI ini kan besar. Tapi dari anggaran besar ini perlu diawasi, dikawal benar-benar (khususnya) di anggaran-anggaran rincian detail seperti ini," kata Idris.

Baca juga: Anies Pernah Targetkan 300.000 Rumah DP Rp 0, Fraksi PSI: 1.000 Saja Belum Tercapai...

Kegaduhan Lem Aibon

Kritikan pertama Fraksi PSI yang langsung menyita perhatian publik adalah soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

Hal ini mencuat pada akhir Oktober 2019, ketika salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.